Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KALANGAN mahasiswa dan masyarakat umum kembali mengeglar aksi mimbar demokrasi sebagai bentuk penolakan terhadap dinasti politik. Setelah Jawa Timur dan Yogyakarta, sekarang giliran para mahasiswa di Sumatra Utara yang melakukan aksi protes terhadap sejumlah kebijakan tidak prorakyat dari pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Kontras Sebut Dokumen Visi-Misi Amin Memuat Dimensi HAM
Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumatera Utara. Mereka menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11).
Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST Thomas, Mujur Leonardo Manalu menegaskan bahwa Jokowi yang baru berkuasa selama sembilan tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyat dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan.
“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.
Baca juga:Pose Anies-Muhaimin di Kertas Suara Disebut Salam Merdeka Bung Karno
Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Terus menapaki cita-cita reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang rezim orde baru. Pemerintahan Jokowi juga dinilai sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.
Oleh karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi..
“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya. (P-3)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
RUU TNI dinilai berpotensi akan menghidupkan kembali dwifungsi abri di zaman ini. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menampik anggapan tersebut
Pelibatan masyarakat sangat penting, apalagi dalam revisi UU TNI. Sebab, ada kekhawatiran munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.
KETUA DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan dalam demokrasi semua orang berhak untuk dipilih dan memilih. Namun sebagai bangsa besar rekam jejak calon pemimpin daerah
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Dinilai ada usaha beberapa pihak yang menginginkan pers dikontrol seperti zaman orde baru. Kondisi itu mestinya tidak perlu terulang lagi.
DRAF Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditolak. Perubahan beleid yang memuat pasal kontroversial itu dinilai hanya membuat mundur ke zaman kegelapan pada orde baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved