Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN gereja Katolik Intan Jaya Pastor Yance Yanuarius Wadogouby meminta maskapai dan otoritas berwenang, termasuk pemerintah kabupaten, agar menormalkan kembali harga tiket pesawat dari Intan Jaya-Nabire dan Intan Jaya-Timika yang beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan signifikan.
Menurut Yance, permintaan ini didasari dua alasan; pertama karena Bandar Udara Bilorai di Sugapa Intan Jaya masih merupakan bandara milik misi Katolik dan masyarakat pemegang ulayat.
Selain itu, otoritas gereja Katolik juga meminta pemerintah pusat agar melakukan evaluasi serius kinerja pimpinan daerah di Intan Jaya karena berlarut-larutnya persoalan ini yang menyebabkan semua harga kebutuhan pokok di daerah naik drastis.
"Kami bersama masyarakat pemegang ulayat tanah Bandara Bilorai meminta agar harga tiket pesawat dinormalkan. Sudah terlalu lama persoalan ini tidak ada solusinya. Kami alami bagaimana masyarakat di Intan Jaya alami kesulitan karena harga kebutuhan pokok semua jadi naik. Jangan sampai karena persoalan ini situasi menjadi semakin rumit apalagi Intan Jaya ini adalah daerah konflik," tegas Yance dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (15/11).
Dikatakannya, jika kembali ke harga normal, harga tiket pesawat Intan Jaya-Nabire kembali menjadi Rp2,5 juta per orang, Intan Jaya-Timika Rp1,8 juta/orang, penumpang subsidi Intan Jaya-Nabire Rp1,2 juta, carteran barang Nabire-Intan Jaya Rp35 Juta, carteran barang Timika-Intan Jaya Rp22 Juta.
"Ini permintaan kami, dan segera ditindaklanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti, maka kami pemilik bandara bersama ulayat di Intan Jaya melarang maskapai-maskapai yang ada untuk mendarat di bandar udara ini," tegasnya.
Baca juga: Pemkab Kendal Libatkan Usaha Mikro dalam Pengadaan Pemerintah
Terkait tindak lanjut naiknya harga kebutuhan pokok, menurut dia, sebenarnya karena otoritas pimpinan daerah di Intan Jaya tidak mampu mencarikan solusi. Pasalnya, sudah sejak lama masyarakat melalui aksi demonstrasi menyampaikan keluhannya kepada penjabat bupati mengenai inflasi di daerah yang tidak mampu ditekan, namun sayangnya sampai saat ini tidak ada solusi.
"Artinya masyarakat butuh solusi bukan hanya janji. Bahwa perlu evaluasi pimpinan daerah itu perlu dilakukan karena jangan sampai masalah harga naik ini jadi berlarut. Apalagi sudah mau Natal, masyarakat butuh kelancaran lalu lintas barang, termasuk pemilu di depan mata. Kalau situasi tidak terkendali maka yang akan rugi kita semua," sambung Yance.
Dia menambahkan pihak gereja siap bekerja sama dengan siapa pun, baik pj bupati yang ditunjuk maupun pihak TNI-Polri. Dia menegaskan pula bahwa persoalan ini bukan menyangkut urusan satu dua orang apalagi jabatan di daerah tetapi masyarakat Intan Jaya secara keseluruhan. Saat harga-harga naik, masyarakat hidup susah. Dan gereja berkewajiban hadir merespons keluhan masyarakat tersebut.
"Kami pihak gereja harus bersuara dan ambil alih persoalan ini karena melihat penderitaan umat atau rakyat kecil Intan Jaya. Bahwa tekanan dari mahalnya biaya tiket pesawat berdampak pada masyarakat kecil. Kebutuhan sehari-hari mereka selama ini menjadi semakin susah karena mahal. Ini bukan masalah kecil tapi soal besar yang harus ada solusinya. Bukan sekadar janji," pungkas Yance. (RO/I-1)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan gereja dan kantor desa dimanfaatkan sebagai lokasi pengungsian bagi warga terdampak banjir di Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Ignatius Kardinal Suharyo genap 50 tahun ditahbiskan menjadi imam akhir Januari ini.
Polsek Kelapa Gading masih melakukan perburuan intensif terhadap pelaku R yang berperan sebagai joki sepeda motor saat kejadian.
Pelaku ditembak karena melawan petugas saat pengembangan kasus. Satu pelaku lain masih buron.
Jumlah personel yang dikerahkan bisa bertambah tergantung pada kebutuhan di lapangan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved