Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Safrizal ZA sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Velix Vernando Wanggai sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/11).
Adapun Safrizal merupakan pejabat tinggi madya di Kemendagri. Dia menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri. Sedangkan Velix menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI.
Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan pelantikan itu merupakan proses penyegaran yang diharapkan menghasilkan dinamika dan energi baru di kedua provinsi tersebut. Selain itu, hal tersebut merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.
Baca juga: Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Heru Budi demi Tuntaskan Masalah Ibu Kota
“Saya berharap banyak rekan-rekan penjabat akan dapat menjalankan tugas, yang pertama adalah mengisi kekosongan karena berakhirnya masa jabatan yang lama. Kemudian running operasional pemerintahan tetap berjalan, politik dan pemerintahan di daerah tetap bisa stabil,” ujar Mendagri.
Dirinya berpesan, kedua Pj gubernur itu dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi atensi di tingkat nasional, seperti kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Di samping itu, kedua Pj gubernur itu juga diminta mengatasi permasalahan di tingkat lokal. Hal itu seperti masalah lingkungan di Kepulauan Babel dan stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Selain itu, keduanya juga diminta untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Insentif Fiskal Beri Andil dalam Tingkatkan Kinerja Daerah
“Saya berharap untuk masalah Pilkada, tolong untuk 2 provinsi ini, Bapak-Bapak Penjabat Gubernur segera koordinasikan dengan bupati dan wali kota masing-masing menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” imbuhnya.
Menurut Mendagri, belum semua daerah menyelesaikan NPHD kepada KPU daerah, Bawaslu daerah, maupun TNI/Polri. Dia menjelaskan, untuk keperluan Pemilu, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), anggarannya berasal dari biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Sedangkan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada kesempatan yang sama, Mendagri secara khusus meminta Pj gubernur berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan persoalan di provinsi.
Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada Suganda Pandapotan Pasaribu dan Nikolaus Kondomo yang telah melaksanakan tugas dengan baik di kedua provinsi tersebut.
“Dan selamat bertugas kepada Bapak Safrizal di tempat yang baru, Ibu (Safriati Safrizal) tolong didukung. Dan juga Pak Velix, selamat untuk bertugas kembali di Tanah Papua. Mudah-mudahan bisa membawa suasana baru, energi baru, dan membawa percepatan pembangunan Papua,” tandas Mendagri. (RO/Z-1)
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pesan penting kepada Anies Baswedan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Sudaryono menegaskan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Tengah.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid dipastikan akan maju mencalonkan diri dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng).
BAWASLU sedang mengkaji dugaan praktik kecurangan yakni dukungan kepala desa Semampir di Kabupaten Pati dengan deklarasi bakal calon Bupati Pati dan calon Gubernur Jawa Tengah.
Ketum NasDem Surya Paloh menyatakan akan mempertimbangkan faktor elektabilitas dalam menentukan apakah Ahmad Sahroni layak maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.
Proses pertemuan dengan bakal calon gubernur merupakan tahap awal dan masih ada beberapa tahapan proses selanjutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved