Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani menyebutkan untuk harga beras premium sudah mencapai Rp14.000 sehingga jika beredar harga Rp16.000 ditoleransi kemudian harga beras paling murah itu sudah mencapai Rp10.800 sehingga harga Rp12.000 masih bisa diterima.
Apabila terjadi fluktuasi harga di akhir tahun, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melakukan penganggaran di APBD kurang lebih 100 juta. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk intervensi di bulan November dan Desember 2023.
“Dari bulan September itu kami sudah distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 40 ton, kemudian bulan Oktober ini, terakhir di Beringharjo 10 ton dan harapan kami memang ini bisa menstabilkan harga,” ujarnya dalam siaran pers dari Humas Pemkot Yogyakarta, Kamis (19/10).
Baca juga: Persediaan Beras Dipastikan Mencukupi Kebutuhan Masyarakat
Ambar menjelaskan, untuk menjaga stabilitas harga beras akan dilakukan operasi pasar yang menyasar di wilayah. Menurutnya, dengan cara ini akan meminimalisir tengkulak membeli beras untuk dijual kembali dan menyasar masyarakat langsung.
“Sasaran kami bukan juga pedagang tapi nanti akan lebih kepada masyarakat langsung. Dengan mengadakan operasi pasar di wilayah atau di kemantren bisa langsung dimanfaatkan oleh konsumen, rumah tangga dan warung-warung kecil ataupun angkringan. Kemarin saya juga sempat membaca di media mereka sudah agak kesulitan dengan adanya kenaikan harga beras,” jelasnya.
Baca juga: Harga Beras belum Terkendali
Dengan operasi pasar di wilayah akhir tahun dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, lanjut Ambar.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi menegaskan, stok beras di Kota Yogyakarta dipastikan aman dan cukup hingga akhir tahun. Untuk memenuhi kebutuhan komoditas beras, Kota Yogyakarta bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga yaitu Klaten, Delanggu, Purworejo, dan Sragen.
“Jadi cadangan beras sampai akhir tahun itu masih aman dan cukup. Sampai hari ini masih ada 68,05 ton beras yang belum dikeluarkan sehingga untuk menghadapi Liburan natal dan tahun baru sangat cukup dan sangat aman,” papar dia.
“Jadi kita bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga itu dan bagian dari ketahanan pangan yang merupakan rantai terpanjang, kemudian untuk menjaga distribusi sehingga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan ini nanti juga dapat terjaga cukup,” papar dia. (AT/Z-7)
HARGA beras di pasaran Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih sekitar Rp83.500 per kilogram atau belum mengalami penurunan.
Terdapat 15 ritel modern yang menjadi sasaran distribusi beras SPHP.
Di gerai Bulog yang biasa banyak ditemukan stok beras SPHP juga mengalami kekosongan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bengkulu, Bengkulu, berharap masyarakat agar beralih konsumsi dari beras jenis premium dan medium ke beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Bulog
BERAS premium di ritel pedagang pasar tradisional Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) kosong. Di Pasar Sukatani, Pasar Cisalak, Pasar Agung, Pasar Kemiri Muka,
KENDATI telah digelontor operasi pasar (OP) beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), tetapi harga di pasaran masih tinggi. Harga beras kelas medium sekitar Rp16 ribu per kg
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved