Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 6.858 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung (Babel) nunggak pajak. Nilai tunggakanya mencapai Rp5 miliar lebih.
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Babel, M. Haris membenarkan ada 6858 unit kendaraan dinas yang terdata menunggak pajak.
Ia merincikan 6858 kendaraan dinas tersebut, tersebar di Kabupaten Bangka sebanyak 1.104 unit, Bangka Tengah sebanyak 1.085 unit, Bangka Selatan sebanyak 1.391 unit, Bangka Barat sebanyak 840 unit, Belitung
sebanyak 699 unit, Belitung Timur sebanyak 318 unit dan Pangkalan sebanyak 1.421 unit.
Baca juga: Gelapkan Uang Pajak Kendaraan, Pegawai Honorer Samsat Ditangkap
"Di data kita sekitar 6858 unit kendaraan dinas yang menunggak dengan total sebesar Rp5 miliar," kata Haris. Jumat (15/9).
Menurutnya Potensi pendapatan itu dihitung dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda PKB dengan rincian Kabupaten Bangka sebesar Rp664 juta, Bangka Tengah sebesar Rp843 juta, Bangka Selatan sebesar Rp1,308 miliar.
Baca juga: Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik Diusulkan Jadi Nol Persen
"Bangka Barat sebesar Rp495. 041.400 juta, Belitung sebesar Rp581 juta, Belitung Timur sebesar Rp234 juta dan Pangkalpinang sebesar Rp932 juta,"ujarnya.
Ia mengaku apabila tunggakan pajak ini dibayar oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka memberikan potensi penambahan pendapataan asli daerah (PAD).
"Jelas akan menambah PAD kita, nantinya pendapatan ini akan kembali ke Kabupaten/kota juga,"ungkap dia.
Sementara Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk segera melunaskan tunggakan tersebut.
"Saya menghimbau kepada semua OPD yang ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang menggunakan kendaraan dinas tunggakan pajak untuk memanfaatkan pemutihan saat ini," kata Suganda,
Suganda meminta OPD untuk memanfaatkan program pemutihan kendaraan saat ini yang sedang berlangsung diselenggarakan oleh Pemprov Babel.
Menurut dia, pelunasan itu penting sebagai tertib administrasi perpajakan dan juga menambah pendapatan asli daerah (PAD).
"Silahkan manfaatkan pemutihan yang sedang berlangsung saat ini. Karena ini sangat penting tertib administrasi perpajakan, selain itu juga menambah pendapatan asli daerah bagi Pemprov Babel dan bagi pemerintah kabupaten kota. Terimakasih untuk partisipasi dan kerjasamanya," ucapnya. (Z-10)
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
SEORANG pemancing udang di aliran sungai Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, Minggu (28/7).
SEEKOR buaya muara menyerang warga Teluk Bayur, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya sepanjang 3 meter tersebut lalu ditangkap warga. Beruntung tidak ada korban jiwa.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Optimis para petahana yang mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah akan berjaya di Pilkada serentak nanti.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Mutasi atau balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan proses mengubah data atau identitas karena adanya pergantian kepemilikan atau hak.
PKS menolak rencana pemerintah soal kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Dinilai memberatkan rakyat kecil
Aturan itu diatur sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan pada 5 Januari 2024
SEBANYAK 2.840 unit kendaraan berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat, menunggak pajak.
Berikut cara membayar pajak kendaraan bermotor secara daring guna menghindari sanksi hukum.
Bagi pemilik Honda Vario, di sini letak nomor rangka dan nomor mesin kendaraan anda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved