Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sejumlah 533 orang putra-putri terbaik bangsa yang terdiri atas 362 orang putra dan 171 orang putri resmi menjadi praja pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXXIV tahun 2023, setelah secara langsung dikukuhkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo.
Baca juga : Kemendagri Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah, Ini Sebabnya
Keseluruhan praja pratama ini telah berhasil melalui rangkaian Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN tahun 2023 yang berlangsung mulai tanggal 4 April s.d. 8 Agustus 2023. Mereka telah berhasil lolos setelah bersaing dengan 27.567 orang pendaftar lainnya. SPCP tahun ini masih bekerja sama dengan BKN RI dan Kepolisian RI dengan mengusung sistem BETAH (bersih, transparan, akuntable dan humanis).
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan pesan Mendagri kepada seluruh praja pratama yang diberi nama angkatan “Hamengku Parama” yang berarti pengayom yang unggul untuk dapat menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen menjadi kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang berintegritas, bertanggung jawab dan selalu siap memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. “Kalian harus dapat berkomitmen untuk beretika dan taat aturan, karena dengan begitu kalian akan menjadi sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan produktif, ini adalah kunci agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia”, ujar John Wempi.
Sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang dibina oleh Kemendagri, IPDN mendapatkan apresiasi tinggi dari Mendagri, khususnya dibawah kepemimpinan rektor IPDN, Hadi Prabowo. “Apresiasi diberikan kepada rektor, jajaran pimpinan dan seluruh civitas akademika IPDN yang terus berbenah diri menjadikan IPDN sebagai lembaga tinggi kepamongprajaan yang berkualitas dan Bersiap menuju world class university. Salah satunya melalui sistem pengembangan SPCP IPDN secara transparan, objektif dan adil, penataan dan penyempurnaan kurikulum pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan terintegrasi serta masih banyak lagi”, tuturnya.
Masih menurutnya, dengan pembaharuan ini, John Wempi yakin IPDN dapat berhasil mendidikan dan membentuk calon-calon kader pamong praja muda dengan sejumlah kemampuan dasar dan keterampilan teknis di bidang pemerintahan guna dapat berperan sebagai agen of change, innovator, motivator dan pelopor pembangunan serta menjadi aktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu memberikan pelayanan yang optimal dan cepat kepada masyarakat.
Seluruh praja pratama ini menurut rektor IPDN telah terbagi kedalam tiga fakultas yang ada di IPDN yakni Fakultas Politik Pemerintahan sebanyak 159 praja, Fakultas Manajemen Pemerintahan sebanyak 215 praja dan Fakultas Perlindungan Masyarakat sebanyak 159 praja. “Sebelumnya, kami telah membekali praja pratama ini dengan pengenalan kampus dan dasar-dasar pembentukan mental, karakter, kedisiplinan serta tata kehidupan kampus dan pelatihan serta keterampilan melalui kegiatan pekan orientasi pengenalan dan tata kehidupan kampus serta budaya dan akademik yang dilaksanakan pada 9 hingga 10 agustus 2023”, ujar rektor. (B-4)
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mundur dari jabatannya
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan tujuh penjabat (pj) kepala daerah. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat Direktur Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta (RSPI) karena namanya dicatut jadi ayah seorang bayi.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved