Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUPATI Belitung Sahani Saleh meresmikan Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Selasa (15/8).
Sahani Saleh menuturkan, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membina dan memberikan layanan terbaik seperti Kesehatan, Sertifikat Dapur Laik Higenis dan Kendaraan Operasional.
"Karena sebagaian warga Binaan Pemasyarakatan disini adalah penduduk Kabupaten Belitung," kata Bupati Belitung.
Baca juga : Kemenkumham Babel Jalin Kerja Sama Pengawasan Kekayaan Intelektual di Belitung
Menurut Sahani, peresmian Klinik Pratama ini merupakan bentuk sinergi bersama dalam memberikan kemudahan bagi WBP mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam Lapas.
“Maka dari itu, gunakan dan manfaatkan izin klinik sebaik-baiknya, dan turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Belitung. Harapannya, WBP di Lapas Tanjungpandan dapat lebih sehat, baik jasmani maupun rohaninya,” harap Sahani.
Baca juga : Kapal Cepat Rampasan Negara Rp3,4 Miliar Diserahkan Ke Polda Babel
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto mengatakan, diresmikannya Klinik Pratama merupakan upaya Kemenkumham untuk memastikan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan standar.
“Harapannya, Klinik Pratama dapat menjalankan fungsi Peningkatan Kesehatan (Promotif), Pencegahan Penyakit (Preventif), Penyembuhan Penyakit (Kuratif), dan Pemulihan kesehatan (Rehabilitatif),” katanya
Harun berterima kasih atas dukungan Bupati Belitung Sahani Saleh, yang telah memberikan izin Klinik Pratama, menerbitkan Sertifikat Laik Higenis Dapur Lapas dan Dukungan Kendaraan Dinas untuk optimalisasi kinerja Lapas.
Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Mahendra Sulaksana, mengatakan, dalam melakukan layanan kesehatan, pihak Lapas Tanjungpandan selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Badau dan Dinkes Kabupaten Belitung terkait penanganan Kesehatan WBP.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori; Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Patanudin; Kepala BNNK Tanjungpandan, Nazarudin; Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung; Kepala Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan, Suyatno; serta Kepala Bidang Keamanan Kemenkumham Babel, Ridha Ansari.
Kemudian Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Belitung, Beni Pranata; Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Lilis Suryani, Danki Brimob Belitung, Ipda.Ibnu Rifli; Danpos AL Mendanau, Pelda Erik Jonathan; Pimpinan Cabang BRI Tanjungpandan, Ridho Yamina Putra; serta Apoteker Puskesmas Wandra. (Z-5)
Program ini mencakup berbagai inisiatif di bidang lingkungan, ekonomi, dan pendidikan.
Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami over kapasitas.
Saat ini, kita menghadapi tantangan penataan sistem peradilan pidana. Umumnya, hukuman bertumpu pada pemenjaraan.
Saat ini jumlah penghuni Lapas se-Riau diketahui telah mencapai 14.692 orang. Padahal kapasitasnya hanya untuk 4.555 orang.
Kemenkumham memberikan remisi serta pengurangan masa pidana khusus bagi narapidana dan anak binaan beragama Islam dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah
LEMBAGA Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong meneken perjanjian kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia yang digelar di Gereja Oikoumene Terang Dunia Lapas Cibinong
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved