Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Tanah Air. Hal itu disampaikannya seusai meninjau rekonstruksi Jalan Raya Solo-Gemolong-Purwodadi di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu, (23/7).
“Ya ini sama seperti yang saya lihat di provinsi-provinsi yang lain, ini kita ingin memperbaiki, mempercepat, utamanya jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kota di seluruh Tanah Air. Yang kita anggarkan pada tahap pertama itu Rp7 triliun, nanti tahapan kedua Rp7 triliun, untuk tahun ini,” ujar Jokowi yang akan menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden pada 2024 mendatang.
Menurut Presiden, dari sisi kemantapan, jalan-jalan provinsi di Jawa Tengah sudah baik yakni mencapai 88%. Adapun untuk Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi, Presiden menuturkan bahwa pemerintah menggunakan konstruksi yang lebih kuat karena jalan tersebut sering rusak sejak lama akibat kondisi tanahnya yang labil.
“Khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil–saya kan tiap hari saya lewat jalan ini–enggak pernah beres, tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal, tapi saya kira untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir mungkin enggak ada dua tahun rusak lagi. Hampir dua tahun enggak beres lagi,” jelasnya.
Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa ketebalan cor jalan tersebut yaitu 10 centimeter (cm) untuk mejanya ditambah 25 cm lagi di atasnya. Kepala Negara berharap dengan konstruksi yang lebih kokoh tersebut, Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi akan berada dalam kondisi baik untuk jangka panjang.
Baca juga : Tol Terintegrasi dengan Tanggul Laut Jadi Prioritas di Jawa Tengah
“Kalau tanahnya labil seperti ini memang yang dilakukan adalah dengan konstruksi ini. Akan lebih murah dalam jangka panjang. Meskipun investasi awalnya mahal, tapi kalau dihitung jangka panjangnya lebih murah,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa perbaikan jalan-jalan di seluruh wilayah di Tanah Air akan terus berjalan. Presiden Jokowi menyebut bahwa pada akhir Juli proses rekonstruksi diharapkan telah berjalan seluruhnya.
“Secepatnya, sudah kontrak, ada yang sudah kayak kemarin di Bengkulu juga berjalan, sebagian sudah berjalan. Tapi akhir Juli semuanya berjalan, insyaallah berjalan semuanya, sehingga saya perlu cek ke lapangan, minggu-minggu diajak Pak Gub lihat lapangan,” tandasnya. (Z-4)
WACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) semakin kuat digaungkan.
Staf khusus Pj Bupati Kudus bidang strategi dan komunikasi Munawir Aziz resmi dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah diketahui Ia ikut bertemu Presiden Israel
Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, memberikan tanggapannya terkait pertemuan lima nahdliyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dipertanyakan.
Masyarakat yang masih membuang sampah secara liar diimbau agar membuang di tempat yang disediakan.
Masalah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berkaitan dengan bus pariwisata, tak bisa sepenuhnya dibebankan pada Kementerian Perhubungan maupun pemilik usaha bus transportasi.
Presiden Joko Widodo hari ini akan meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam OTT di Kalimantan Timur. Mereka terlibat dalam kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan jalan di Kaltim pada 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Jokowi meninjau progress pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved