Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dibekali dasar manajemen penanggulangan bencana. Hal ini sehubungan dengan rentannya Sumbar dari gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi serta mengantisipasi bencana. ASN diharapkan dapat mengetahui dan memahami potensi bencana yang ada di Sumatra Barat, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan baik.
Salah satu yang menjadi perhatian utama Gubernur Mahyeldi yaitu gempa bumi di Sumatera Barat yang disebabkan oleh tatanan tektonik di wilayah Sumbar, termasuk Zona Subduksi antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System (MFS), dan Sumatra Fault System (SFS).
Baca juga : Meulaboh Diguncang Gempa Magnitudo 5, tidak Ada Kerusakan dan Potensi Tsunami
Tak hanya gempa bumi, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang perlu disiapkan mengingat Sumatra Barat memiliki potensi bencana yang beragam. Dengan rutin melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, wilayah Sumatera Barat akan menjadi lebih siap menghadapi bencana.
Mahyeldi menekankan pentingnya peran ASN sebagai pihak yang terdepan dalam hal kesiapsiagaan. Ia berharap ASN dapat mengelola diri dengan baik, mempersiapkan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, serta menunjukkan perilaku siaga terhadap bencana.
Baca juga : Jayapura Diguncang Gempa, Istana: Presiden Dalam Kondisi Aman
"Biasakan Siaga Guna Mengurangi Risiko Bencana," ujarnya saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
"Selain itu, pelatihan ini juga merupakan bagian dari ibadah, menjalankan perintah Allah kepada umat manusia untuk selalu bersiaga sebelum terjadi bencana," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Pelatihan diikuti oleh 30 peserta dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Dikatakan Kepala BPSDM, Desniarti, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengetahuan dasar tentang Manajemen Penanggulangan Bencana, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Pelatihan juga memberikan pemahaman dasar tentang konsep bencana serta cara menangani bencana dengan baik guna meminimalisir kerugian baik dari segi harta benda maupun nyawa," kata Desniarti. (Z-5)
BUNGA rafflesia jenis Tuan-mudae ditemukan mekar sempurna di kawasan Cagar Alam Maninjau Jorong Marambuang, Nagari atau Desa Baringin, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar).
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EVAKUASI dua ekor buaya di Muaro Nagari Aia Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dilakukan dengan dramatis.
Saat ini jumlah dokter yang ada di Sumbar baru berjumlah 4.897 orang, sementara berdasarkan data BPS Tahun 2023, jumlah penduduk Sumbar sebanyak 5.757.205 jiwa.
Maek sendiri dikenal sebagai Negeri Seribu Menhir, yang masih menyimpan misteri tentang peradaban masa lampau di Kabupaten Lima Puluh Kota.
KAPOLDA Sumbar Irjen Suharyono mengaku telah berkomunikasi dengan pemilik akun media sosial (medsos) yang memviralkan Afif Maulana tewas dianiaya polisi. Pelaku disebut telah meminta maaf.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved