Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dibekali dasar manajemen penanggulangan bencana. Hal ini sehubungan dengan rentannya Sumbar dari gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi serta mengantisipasi bencana. ASN diharapkan dapat mengetahui dan memahami potensi bencana yang ada di Sumatra Barat, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan baik.
Salah satu yang menjadi perhatian utama Gubernur Mahyeldi yaitu gempa bumi di Sumatera Barat yang disebabkan oleh tatanan tektonik di wilayah Sumbar, termasuk Zona Subduksi antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System (MFS), dan Sumatra Fault System (SFS).
Baca juga : Meulaboh Diguncang Gempa Magnitudo 5, tidak Ada Kerusakan dan Potensi Tsunami
Tak hanya gempa bumi, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang perlu disiapkan mengingat Sumatra Barat memiliki potensi bencana yang beragam. Dengan rutin melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, wilayah Sumatera Barat akan menjadi lebih siap menghadapi bencana.
Mahyeldi menekankan pentingnya peran ASN sebagai pihak yang terdepan dalam hal kesiapsiagaan. Ia berharap ASN dapat mengelola diri dengan baik, mempersiapkan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, serta menunjukkan perilaku siaga terhadap bencana.
Baca juga : Jayapura Diguncang Gempa, Istana: Presiden Dalam Kondisi Aman
"Biasakan Siaga Guna Mengurangi Risiko Bencana," ujarnya saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
"Selain itu, pelatihan ini juga merupakan bagian dari ibadah, menjalankan perintah Allah kepada umat manusia untuk selalu bersiaga sebelum terjadi bencana," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Pelatihan diikuti oleh 30 peserta dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Dikatakan Kepala BPSDM, Desniarti, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengetahuan dasar tentang Manajemen Penanggulangan Bencana, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Pelatihan juga memberikan pemahaman dasar tentang konsep bencana serta cara menangani bencana dengan baik guna meminimalisir kerugian baik dari segi harta benda maupun nyawa," kata Desniarti. (Z-5)
Munas XVI IPSI tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga menandai arah baru kepemimpinan dan penguatan strategi nasional pencak silat menuju panggung dunia.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengimbau masyarakat tetap tenang menyikapi isu kenaikan harga BBM bersubsidi guna menghindari antrean panjang di SPBU.
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved