Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah, telah menetapkan jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 2.236.703 orang.
Ketua KPUD Risvirenol mengatakan, 2,2 juta lebih pemilih itu ditetapkan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelar di Palu, belum lama ini.
“Jadi, untuk semua pemilih tersebut tersebar di 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng,” terangnya di Palu, Selasa (4/7).
Menurut Risvirenol, 2,2 juta lebih pemilih itu akan menyalurkan suaranya di 9.462 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 175 kecamatan dan 2017 desa/kelurahan.
Baca juga : KPU Jelaskan Cara Pemilih Pindah Lokasi TPS
“Untuk warga yang belum termasuk dalam DPT, tentunya tetap bisa menyalurkan suaranya dengan cukup membawa KTP elektronik ke TPS sesuai dengan alamat,” tegasnya.
Baca juga : KPU Pastikan 4 Juta DPT Belum Kantongi E-KTP Bisa Ikut Mencoblos
Risvirenol menjelaskan, dalam rapat pleno tersebut KPUD Sulteng juga menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17.259 orang. “Dan ada juga perbaikan data pemilih sebanyak 23.583 orang,” ungkapnya.
Dalam semua tahapan, lanjut Risvirenol, pihaknya bersyukur karena tidak ditemukan masalah dalam penetapan DPT.
Kata dia, setiap tingkatan dapat menyelesaikan permasalahan, baik itu bentuk rekomendasi, saran, serta masukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Itu semua bisa terwujud karena kami selalu bersinergi dan koordinasi dalam penetapan DPT,” sebutnya.
Risvirenol menambahkan, bahwa penetapan DPT ini telah melalui tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
“Tahapan demi tahapan bisa berjalan dengan baik. Tentu kami tetap berharap, tahapan selanjutnya akan baik-baik juga,” tandasnya. (Z-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved