Hadi Tjahjanto akan Jadikan Sumbar Model Perlindungan Tanah Ulayat

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang, Sumatra Utara. Kunjungan kerja dimulai dengan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP).

Bertempat di kampus UNP, acara kunjungan kerja Hadi Tjahjanto juga diisi dengan silaturahmi dan dialog dengan Niniak Mamak se-Sumatra Barat. Acara dialog ini terutama dalam rangka menyampaikan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat. "Komitmen saya untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai model penyelesaian sertipikasi tanah ulayat di Indonesia," ujar Hadi lewat keterangan yang diterima, Selasa (20/6)

Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan mekanisme dan skema perlindungan tanah ulayat melalui pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Menurut Hadi, pemberian HPL kepada otoritas adat, maka secara sah negara mengakui otoritas adat untuk mengelola tanah ulayat mereka.

"Jadi siapapun investor atau pengusaha yang hendak menggunakan tanah ulayat, baik untuk pariwisata maupun perkebunan maka harus memiliki perjanjian dengan otoritas adat. Di atas HPL adat bisa diberikan sertipikat berjangka dalam bentuk HGB atau HGU. Dengan demikian tanah ulayat tidak hilang, pada saat yang sama tanah ulayan bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi tanpa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat adat," papar mantan Panglima TNI itu.

Acara kuliah umum ini juga dihadiri Rektor UNP Prof. Ganefri, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, Guspardi Gaus anggota Komisi II DPR RI, Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau Fauzi Bahar dan segenap Muspida Provinsi Sumbar. (Ant/H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus