Townhall Muda Purwakarta Optimalkan Kebijakan Merdeka Belajar Lewat Kolaborasi

PIJAR Foundation bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menghadirkan forum kolaboratif Townhall Muda di Bale Yudistira Pemerintah Daerah Purwakarta, Jawa Barat.

Menggandeng Jabar Bergerak Zillenial dan Jabar Future Leader sebagai mitra kolaborator, forum yang mengusung tema “Merdeka Belajar Sebagai Langkah Transformatif dalam Menyongsong Masa Depan Pendidikan Indonesia” ini berhasil menghimpun lebih dari 500 peserta yang terdiri dari (Aparatur Sipil Negara) ASN, komunitas gerakan pendidikan, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Purwakarta.

Townhall Muda Purwakarta turut dihadiri dan didukung oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Puteri Anetta Komarudin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat Budi Hermawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Ahmad Arif Imamulhaq, serta Founder Gerakan Mengajar Desa Gardian Muhammad.

Baca juga : Prodi Manajemen Kalbis Institute Raih Akreditasi Unggul
 
“Di Purwakarta ini kami punya konsep dalam pengembangan dunia pendidikan yang sudah kami coba terapkan sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, yang berisi pendidikan karakter, keagamaan, anti-korupsi, dan sekolah yang ramah anak. Kami juga berusaha menerapkan nilai-nilai budaya Sunda dalam konsep Tatanen di Bale Atikan dan Program 7 Poe Atikan yang mengedepankan rasa kebangsaan, sosial, spiritual, dan kedekatan dengan keluarga atau rumah,” jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha. 

“Konsep tersebut cukup berhasil diterapkan, yang pada akhirnya bermuara ke Merdeka Belajar saat ini," imbuhnya.

Baca juga : Dukung Program Pendidikan dan Ekonomi, Kemenhan Jalin Kerja Sama

Di luar reformasi bentuk pendidikan, Merdeka Belajar juga menuntut percepatan demokratisasi akses pendidikan bagi semua. Tak hanya dari segi daerah maupun kemampuan finansial, tapi juga dari aspek gender.

“Dari segi pendidikan, perempuan memang masih tertinggal. Ini terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya 8,87 tahun atau setara SMP dan kemampuan adopsi teknologi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini turut menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, serta ketimpangan gender yang tajam,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin di acara Townhall Muda. 

"DPR selalu memastikan agar 20 persen anggaran pendidikan dapat terpenuhi setiap tahunnya. Kami juga mengawasi penggunaannya supaya bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan," imbuhnya.

Merdeka Belajar bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara dan badan legislatif sebagai juru kunci anggaran, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, termasuk anak muda yang menjadi mayoritas penerima sekaligus pelaku proses pendidikan.

Ruang kolaborasi antar pembuat kebijakan dengan resipien kebijakan adalah kunci mendorong reformasi pendidikan di Indonesia. Program Strategist Manager Global Future X-Pijar Foundation, Leody Rama Putra mengatakan, dalam era digital, harus diperkenalkan pendekatan belajar yang lebih fleksibel dan aksesibel. 

"Pijar Foundation berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola kolaboratif, termasuk untuk kemerdekaan belajar," ujarnya.

Sebagai forum kolaboratif, Townhall Muda akan hadir secara berseri di 24 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan menggandeng komunitas dan para penggerak lokal sebagai inisiator di tiap daerah.

"Kiharapkan program yang diselenggarakan mampu berperan sebagai wadah kolaboratif yang solutif sesuai dengan konteks permasalahan dan kebutuhan setempat," pungkas Leody. (RO/Z-5)