Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang mudik saat Idulfitri 1444 Hijriyah. Mereka diarahkan berlebaran di lokasi terdampak bencana gempa bersama para penyintas yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, pertimbangan menginstruksikan para ASN tidak mudik saat Lebaran didasari empati bagi para penyintas gempa yang sudah hampir 5 bulan ini masih tinggal di pengungsian. Kehadiran ASN di tengah-tengah para penyintas diharapkan bisa memberikan semangat dan motivasi.
"Selama jadi kepala daerah, saya tidak pernah melarang mudik ke ASN. Malah saya selalu menganjurkan mereka harus menemui orangtua atau ziarah saat Lebaran. Tapi kali ini saya minta, tidak boleh mudik. Kita sedang prihatin karena dampak bencana alam," tegasnya.
Idulfitri 1444 Hijriyah, sebut dia, harus menjadi momentum lebih
meningkatkan silaturahmi dan rasa kepedulian terhadap sesama. Karena itu, para ASN bisa membawa keluarga mereka berlebaran di lokasi bencana. "Sekaligus bawa makanan dari rumah."
Pimpinan perangkat daerah atau kepala dinas yang menjadi liaison officer (LO) di desa terdampak gempa. Sementara bagi sekda beserta
asisten daerah dan staf ahli disiagakan di pendopo.
"Bagi masyarakat yang baru pulang salat Ied di Masjid Agung, silakan
mampir. Kami open house saat Lebaran sambil menikmati hidangan," pungkas Herman. (N-2)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved