Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, menggelar sosialisasi Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan. Sosialisasi itu digelar di Aula KPU Kota Tegal, Kamis (6/4) petang. Pemilih atau masyarakat diminta mengetahui tentang tingkatan.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Jawa Tengah Putnawati menyampaikan pemilih atau masyarakat harus mengetahui tentang Dapil dan alokasi kursinya, baik DPR RI, DPRD Jawa Tengah, maupun DPRD kabupaten/kota.
"Sebab Dapil inilah yang nantinya akan menjadi wilayah perebutan suara oleh calon legislatif," ujar Putnawati.
Baca juga: KPU Kota Tegal Pastikan Jumlah Kursi DPRD tidak Berubah
Putnawati menuturkan, jika sebelumnya Dapil ditentukan oleh Komisi II DPR RI, dalam putusam MK Dapil ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Ibarat pertandingan sepak bola, yang menentukan lapangan adalah panitia dan inspektur pertandingan bukan pemain," ujar Putnawati.
Putnawati berpandangan wakil rakyat dan masyarakat di wilayah Dapilnya harus dekat dan berkomunikasi dengan intens. Pemilih nantinya harus mengawal wakil rakyatnya.
Baca juga: KPU Tegal Menuntut Jurnalis Menulis dengan Akurat soal Pemilu 2024
"Tidak hanya ikut berpartisipasi mencoblos, tapi mengawal untuk menagih program yang dijanjikan saat kampanye," ucap Putnawati.
Ia memaparkan anggota DPR RI Jawa Tengah alokasinya mencapai 77 kursi. Khusus Dapil 9 wilayah Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal, jumlahnya mencapai 8 kursi.
"Banyaknya wakil rakyat tersebut seharusnya bisa mengatasi permasalahan di masyarakat agar berjalan baik," pintanya.
Menurut Putnawati, komunikasi dan koordinasi intens akan mewujudkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah dapil tersebut.
"Sosialisasi ini juga menjadi upaya KPU Jateng agar Dapil tidak diabaikan masyarakat," pungkasnya.
Sosialisasi itu dihadiri Komisioner KPU se Eks Karesidenan Pekalongan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, Mantan Komisioner KPU Kota Tegal, tokoh masyarakat, LSM, Ormas dan awak media. (Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved