Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARA nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan sulitnya
mendapatkan BBM bersubsidi untuk operasional melaut serta minimnya
fasilitas penunjang kegiatan nelayan seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan.
"Sejak dulu masalah dihadapi nelayan adalah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang terbatas sehingga banyak nelayan terpaksa membeli solar di luar SPBN dengan harga tinggi atau mencampur solar dengan oli untuk menghemat biaya," ungkap Zainal, Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru.
Hal serupa juga disampaikan sejumlah nelayan di hadapan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk Nelayan di Desa Aluh-aluh Besar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, beberapa waktu lalu.
Para nelayan juga mendesak adanya dukungan dan bantuan pemerintah terkait peralatan tangkap, penambahan kuota BBM dan fasilitas dermaga hingga infrastruktur jalan di kawasan pesisir. Selain itu masih banyak nelayan yang tidak terdaftar atau mendapatkan kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) sehingga otomatis tidak dapat mengakses BBM subsidi
untuk melaut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono,
Minggu (2/4) mengakui masih banyaknya permasalahan yang dihadapi para
nelayan tradisional di Kalsel terutama BBM dan peralatan tangkap yang
memadai. "Ya tentunya ada saja permasalahan dihadapi nelayan di lapangan. Untuk BBM, pemerintah terus membangun SPBU untuk nelayan di sejumlah daerah," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Banjar, Sayed Idrus Al Habsy mengatakan pembangunan SPBN diharapkan mengurangi persoalan kebutuhan dan harga BBM yang selama ini dialami nelayan. "Di Kecamatan Aluh-aluh ini ada
1.430 nelayan, kemudian ada 944 nelayan belum terlayani dan 300-an orang lainnya belum punya kartu Kusuka," ungkapnya.
Di Kalsel berdasarkan data Pertamina Patra Niaga wilayah Kalsel, terdapat delapan SPBN dengan kuota BBM solar subsidi yang disalurkan pertamina sebesar 695 kiloliter perbulan. Pertamina menargetkan
pembangunan dua SPBN baru pada 2023 ini. (N-2)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved