Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan mengeluhkan sulitnya
mendapatkan BBM bersubsidi untuk operasional melaut serta minimnya
fasilitas penunjang kegiatan nelayan seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan.
"Sejak dulu masalah dihadapi nelayan adalah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang terbatas sehingga banyak nelayan terpaksa membeli solar di luar SPBN dengan harga tinggi atau mencampur solar dengan oli untuk menghemat biaya," ungkap Zainal, Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru.
Hal serupa juga disampaikan sejumlah nelayan di hadapan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono saat meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk Nelayan di Desa Aluh-aluh Besar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, beberapa waktu lalu.
Para nelayan juga mendesak adanya dukungan dan bantuan pemerintah terkait peralatan tangkap, penambahan kuota BBM dan fasilitas dermaga hingga infrastruktur jalan di kawasan pesisir. Selain itu masih banyak nelayan yang tidak terdaftar atau mendapatkan kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) sehingga otomatis tidak dapat mengakses BBM subsidi
untuk melaut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono,
Minggu (2/4) mengakui masih banyaknya permasalahan yang dihadapi para
nelayan tradisional di Kalsel terutama BBM dan peralatan tangkap yang
memadai. "Ya tentunya ada saja permasalahan dihadapi nelayan di lapangan. Untuk BBM, pemerintah terus membangun SPBU untuk nelayan di sejumlah daerah," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Banjar, Sayed Idrus Al Habsy mengatakan pembangunan SPBN diharapkan mengurangi persoalan kebutuhan dan harga BBM yang selama ini dialami nelayan. "Di Kecamatan Aluh-aluh ini ada
1.430 nelayan, kemudian ada 944 nelayan belum terlayani dan 300-an orang lainnya belum punya kartu Kusuka," ungkapnya.
Di Kalsel berdasarkan data Pertamina Patra Niaga wilayah Kalsel, terdapat delapan SPBN dengan kuota BBM solar subsidi yang disalurkan pertamina sebesar 695 kiloliter perbulan. Pertamina menargetkan
pembangunan dua SPBN baru pada 2023 ini. (N-2)
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
Pengamat menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
Prabowo memastikan subsidi BBM tetap dijaga setahun ke depan untuk 80% rakyat. Kelompok mampu diminta bayar harga pasar demi subsidi lebih tepat sasaran.
Dari 11 kasus tersebut dua di antaranya ditangani langsung oleh Polda Kaltim, sementara sisanya diungkap oleh Polres Berau dan Polres Kutai Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved