Kemajuan Papua, Tolak Ukur Pembangunan Indonesia

PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berkonsep Indonesia sentris dinilai akan meningkat pembangunan sekaligus perekonomian di wilayah Timur Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua, Ali Kabiay dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development  belum lama ini.

Tingginya intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menunjukkan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua. Aksi-aksi KKB yang anarkis seperti membakar rumah sakit dan pasar sangat menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun SDM.

“Aksi KKB tersebut tidak hanya menghambat pembangunan di Papua, namun juga menghancurkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Presiden Optimistis Kemajuan Papua di PYCH

Staf khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah menyatakan, kebijakan-kebijakan pemerintah di era reformasi sudah jauh lebih baik dari pada di era orde baru. Di mana era orde baru pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan keamanan sedangkan saat ini menggunakan pendekatan keamanan dan kultural humanistik.

Hal ini ditandai dengan pemberian status Otsus yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.

Baca juga: Presiden: Masyarakat harus Awasi Anggaran Pembangunan Papua

“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP)," jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan lima kerangka, yaitu SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

"Transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir. Insfrastruktur dasar dan ekonomi. Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM,” jelas dia. 

Menurutnya, Tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui program-program baik dipelatihan kerjasama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM-LSM lokal di Papua. (RO/Z-10)