Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERBAGAI kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pajak tidak mempengaruhi capaian target pajak di Jawa Barat (Jabar).
"Alhamdulillah kalau dampak terhadap penerimaan, so far di Jabar II ini tidak terlalu berpengaruh," tutur Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jabar II, Harry Gumelar, saat berada di Cirebon, Selasa (14/3).
Kanwil DJP Jabar II meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang, Karawang dan Bekasi.
Dijelaskan Harry pada Februari 2023 lalu, capaian di Jabar II sudah mencapai 20% dan pada hari ini capaian pajak sudah mencapai 23%. Pihaknya optimis hingga akhir Maret 2023 bisa tercapai 30% bahkan lebih atau setara Rp 10, 6 triliun dari target Rp 45,6 triliun. Dengan capaian ini Harry berharap mudaah-mudahan di akhir tahun bisa di atas 120%. "Artinya itu adalah pertumbuhan yang sangat baik," tutur Harry.
Menurut Harry, sebanyak 80% pembayar pajak termasuk kategori sangat sukarela membayar pajak. "Umumnya wajib pajak yang sudah paham pajak rasanya kalau tidak bayar pasti akan tahu sanksinya apa," tutur Harry.
Adapun sektor dominan penyumbang pajak terbesar di DJP Jabar II yaiatu sektor otomotif, perdagangan dan konstruksi. Kontribusi pajak terbesar berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang capainnya hingga 60%. "Kontribusi terbesar kanwil Jabar Ii itu dari PPN," tutur Harry.
Biasanya wajib pajak akan membayar di akhir-akhir tahun. "Kita juga melakukan pengawasan internal berjenjang," tutur Harry. Untuk itu pihaknya meminta bantuan masyarakat untuk bersama-sama membantu melakukan pengawasan. (N-3)
Baca Juga: Kinerja Anggaran Negara Catatkan Surplus Rp131 Triliun
Bingung menghitung pajak penghasilan? Ini panduan lengkapnya bagi wajib pajak.
Publik mendukung upaya implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah mencatat total setoran ke kas negara sebesar Rp192,06 triliun dari 2019 hingga kuartal pertama 2024.
MENTERI Keuangan RI Mulyani mengingatkan WP atau wajib pajak pribadi atau perorangan untuk segera menyerahkan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Harga emas batangan PT Antam kembali mengalami kenaikan, pada Rabu (6/3) pagi. Kenaikan terjadi sebesar Rp7.000 per gram, sehingga harga saat ini mencapai Rp1.186.000 per gram.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Permintaan terhadap rumah tapak di Indonesia, terutama pada sektor menengah ke bawah, terus menunjukkan tren positif.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya kebijakan pendukung bagi pelaksanaan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved