Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas meresmikan 7 Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jateng. MPP tersebut berada di 7 kabupaten, antara lain Semarang, Wonogiri, Demak, Sragen, Purbalingga, Pekalongan, dan Pemalang.
Azwar pun mengapresiasi Ganjar yang meresmikan 7 MPP sekaligus. Azwar mengatakan, baru Provinsi Jateng yang meresmikan fasilitas pelayanan publik ini di 7 lokasi secara bersamaan.
“Selama saya jadi menteri yang langsung peresmian banyak ini Jawa Tengah, langsung 7. Kemarin karena ada di provinsi lain 3, 4. Kami mengapresiasi ini karena peresmiannya jadi efisien apalagi ada Pak Gubernur dan seterusnya,” kata Azwar usai meninjau MPP Kabupaten Sragen, Jateng, Senin (20/2).
Dengan diresmikannya 7 MPP, kini Provinsi Jateng sudah memiliki 28 MPP. Sebelumnya MPP sudah hadir di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang.
Kemudian Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. Selain itu ada juga MPP milik Pemprov Jateng.
Ganjar sendiri menyebut peresmian 7 MPP di Jateng adalah permulaan. Selanjutnya, kata Ganjar, Provinsi Jateng akan mengembangkan MPP digital agar masyarakat semakin mudah mendapat pelayanan.
“Tapi yang penting buat saya adalah setelah ini ada, maka akan naik ke Mall Pelayanan Publik yang digital. Digital ini adalah tahap lanjut dari pelaksanaannya,” tutur Ganjar.
Baca juga : Srikandi Ganjar Jateng Beri Fasilitas Penerangan di Kabupaten Pati
Menurut Ganjar, MPP digital membuat masyarakat bisa mengakses layanan dari mana saja. Ganjar pun telah menyiapkan MPP Kabupaten Sragen untuk ujicoba layanan digital tersebut.
“Pak Menteri tadi menyiapkan, Sragen juga sudah siap untuk tadi di jadikan sebagai tempat ujicoba pelayanan digitalnya. Sehingga jauh lebih cepat, lebih transparan, lebih terbuka, sekaligus mengedukasi,” sambungnya.
Dengan MPP ini, Ganjar optimistis pelayanan publik semakin efektif dengan kehadiran MPP. Ganjar pun mengapresiasi jajaran pimpinan daerah yang sudah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui MPP ini.
“Maka kawan-kawan Bupati Wali Kota di Jawa Tengah terima kasih mereka punya komitmen yang sangat tinggi untuk melayani masyarakat juga memberikan fasilitas melalui MPP ini,” kata Ganjar.
Selain memberikan pelayanan terbaik, Ganjar berharap reformasi birokrasi di Jateng semakin berjalan. Kementerian PANRB sendiri telah memberikan peringkat A kepada Provinsi Jateng dalam sektor birkorasi informasi.
“Sebenarnya itu juga kita dorong. Target saya masih satu lagi, AA. AA ini baru ada di Jogja lho, hebat lah kita belajar dari Jogja,” kata Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar telah menggenjot target 100 persen untuk pembangunan MPP di 35 Kabupaten/Kota se-Jateng. Dengan sudah berdirinya 28 MPP di Jateng, artinya tinggal 7 MPP lagi yang belum dibangun. (RO/OL-7)
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Pemprov dan Pemda Jateng raih prestasi pelayanan publik yang baik
MPP Baiman Banjarmasin diisi sebanyak 17 instansi dengan tak kurang 150 jenis layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Layanan dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik tepatnya di Lantai Dasar Gedung Graha Edhi Praja, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon.
Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), membangun gedung mal mini pelayanan publik (MPP) senilai Rp4,4 miliar.
WARGA keturunan Tionghoa memaparkan kinerja Ganjar Pranowo selama dua periode dan hampir 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved