Gubernur Sulteng Bertemu Menteri Bahlil Bahas Peluang Investasi

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mendorong masuknya investasi di provinsi itu sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin dalam keterangan tertulisnya diterima di Kendari, Jumat mengatakan Gubernur Ali Mazi melakukan audiensi langsung ke Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta.

"Pertemuan Bapak Gubernur dan Menteri Bahlil Lahadalia merupakan pertemuan yang kesekian kalinya dan menjadi pertemuan kedua di awal tahun 2023 dalam membahas sejumlah investasi di Sulawesi Tenggara terus dimatangkan untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Dia menyampaikan, Gubernur Ali Mazi dan Menteri Bahlil Lahadalia terus mematangkan berbagai kemitraan antarusaha baik usaha berskala besar, usaha mikro, menegah dan kecil.

Dikatakan, mendorong investasi di Sulawesi Tenggara dan merumuskan sejumlah efek investasi yang bisa saling menunjang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara Gubernur Ali Mazi dan Menteri Bahlil. "Upaya untuk terus mendorong investasi aspal di Buton dan pariwisata kepulauan khususnya Wakatobi menjadi pembahasan yang potensial ke depan di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara," katanya.

Dia menyebut pada wilayah daratan Sulawesi Tenggara, pariwisata juga memiliki peran sebagai daya tarik investor.

Selanjutnya pengembangan investasi pada sektor pertambangan, diharapkan nantinya mampu membangun penerbangan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudahan transportasi.

Sebelumnya Gubernur Sultra juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi guna membahas pengembangan Bandar Udara Betoambari yang ada di Kota Baubau terkhusus pada terminal avtur dan pengembangan sisi darat bandara.

Selain itu pengaktifan kembali beberapa bandara di daerah Sulawesi Tenggara yang membutuhkan keseriusan penanganan dan kebijakan.  (Ant/OL-12)