Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBANGUNAN rumah warga miskin yang tidak layak huni di Jawa Tengah sejak 2013 telah mencapai lebih dari satu juta unit. Dana disokong secara gotong royong dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqah (Baznas).
Sub Koordinator Perumahan Swadaya Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Maharani Trihapsari. menuturkan rehab rumah tidak layak huni RTLH telah mencapai 1.041.894 unit.
Waktu Ganjar awal menjabat, kata dia, jumlah RTLH di Jateng sebanyak 1,682 juta. Setelah digenjot dengan dana gotong royong, jumlahnya menyusut hingga 640.838 unit pada akhir Desember 2022.
Pembangunan RTLH ini menggunakan dan dari berbagai sumber. Dari APBD Pemprov Jateng, APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah kabupaten kota, Baznas Jateng dan kab/kota, dan sumbangan CSR berbagai perusahaan.
Tiap warga menerima jumlah yang berbeda-beda. Mulai dari Rp12 juta hingga Rp50 juta, bergantung sumber anggarannya.
"Bantuannya sudah diterimakan berupa material. Jadi tinggal membangun," paparnya.
Baca juga: Banjir Di Semarang Berdampak Pada Perjalanan KA
Rani menyebut, program pembangunan RTLH sudah sesuai sasaran. Sebab, selain pendataan, juga dilakukan verifikasi dan validasi.
"Kami pastikan yang menerima bantuan memang sesuai sasaran. Karena data yang masuk akan diverifikasi dan validasi," tegasnya.
Ketua Baznas Jawa Tengah KH Ahmad Daroji mengatakan, Baznas sudah lama bekerjasama dengan Pemprov Jateng dalam program-program pengentasan kemiskinan.
Sebanyak 60% dana zakat digunakan untuk membantu fakir miskin. Rinciannya, 20 persen bantuan konsumtif dan 40 persen bantuan produktif.
Daroji menjelaskan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan juga dilakukan Baznas kabupaten/kota. Salah satu caranya lewat pembangunan rumah tidak layak huni.
“Melalui dana zakat, di Jawa Tengah setiap tahun ada sekitar 15 ribu warga dientaskan dari kemiskinan,” katanya.
Dalam memberikan bantuan, Baznas tidak melihat latar belakang, kelompok, atau afiliasi politik warga.
"Jadi diberikan Baznas Itu orang miskin. Tak ditanya kamu partainya apa? Enggak. Yang ditanya itu miskin atau tidak. Bantuan rumah itu karena dia miskin tak bisa perbaiki rumah," kata dia.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Polri meminta Komjen Ahmad Luthfi mundur dari Korps Bhayangkara jika akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng).
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di wilayahnya. Soalnya, iklim investasi di provinsi ini terus menggeliat.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
Hizbullah, melalui Hassan Nasrallah, mengancam akan menyerang pemukiman baru di Israel jika serangan terhadap warga sipil Libanon terus berlanjut.
Ehud Olmert, mantan PM Israel, memperingatkan Benjamin Netanyahu tentang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan atas kejahatan yang dilakukan di Tepi Barat
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Mantan kepala komando pusat Israel, Mayor Jenderal Yehuda Fox mengecam keputusan pemerintah untuk memperluas permukiman di Tepi Barat.
Masyarakat menengah ke bawah dikhawatirkan tidak bisa merasakan manfaat Tapera
Departemen Keuangan Amerika Serikat menolak klaim bahwa mereka mengikuti tekanan Israel untuk meringankan sanksi terhadap pemukim Tepi Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved