Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Nusa Tenggara Barat memastikan tidak ada beras impor yang akan masuk ke wilayahnya karena NTB merupakan salah satu sentra produksi beras nasional dan menjadi pemasok bagi beberapa provinsi.
"Beras impor akan dialokasikan ke provinsi yang stoknya kurang dan tidak melakukan pemerataan stok nasional. Kalau NTB kan sudah mengirim beras kesembilan provinsi tahun ini," kata Pimpinan Wilayah Bulog NTB Abdul Muis Sayyed Ali, di Mataram, Senin (12/12).
Abdul Muis Sayyed Ali mengatakan rencana pemerintah mendatangkan beras impor bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi cadangan pemerintah secara nasional.
Namun, ujar dia, distribusi dari beras impor tersebut adalah ke daerah-daerah yang stoknya kurang dan tidak menjadi lumbung pangan nasional, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.
Sementara NTB merupakan provinsi yang selalu kelebihan produksi beras setiap tahunnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan provinsi lainnya.
Bahkan, lanjut Abdul, stok beras yang ada di gudang Bulog NTB per 4 Desember 2022 sebanyak 12.962 ton. Jumlah tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.
"Stok di gudang Bulog akan terus bertambah, apalagi musim panen raya padi diperkirakan pada Februari-Maret 2023. Gudang-gudang kami sudah siap menampung," ujar Abdul.
Menurut dia, pengiriman beras NTB ke sembilan provinsi baru terjadi pada 2022. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya ke Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu menandakan bahwa Provinsi NTB mampu berkontribusi terhadap stok nasional, tanpa mengabaikan ketersediaan di dalam daerah untuk kebutuhan operasi pasar murah, cadangan beras pemerintah dan penjualan komersial.
"Sebelum mengirim beras ke provinsi lain, kami harus memastikan dulu stok daerah terpenuhi," ucapnya.
Terkait dengan realisasi pengadaan, Abdul menyebutkan hingga 30 November sudah mencapai 77.815 ton setara beras atau sebesar 99,46 persen dari target 78.234 ton pada 2022.
Realisasi pengadaan tersebut, lanjutnya, bisa tercapai berkat kerja sama dengan 114 mitra pengadaan yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. (Ant/OL-12)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).
Minyakita laku keras di Pasar Gedhe Klaten karena harga terjangkau Rp15.700/liter. Pedagang berharap pasokan ditambah guna penuhi permintaan warga.
Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggandeng mitra untuk membuka kios RPK guna mengatasi kelangkaan Minyakita.
Meski stok melimpah, Mentan menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap tantangan eksternal, terutama dampak fenomena El Nino.
Kementerian Pertanian menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Tiongkok menjadi negara utama ekspor beberapa komoditas unggulan industri pengolahan seperti hasil olahan minyak kelapa sawit, hasil olahan nikel dan lainnya.
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved