Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERKEMBANGAN fiskal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 sesuai data Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah menunjukkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih mendominasi sumber pendanaan di wilayah Jawa Tengah, dengan nilai nominal sebesar Rp49,76 triliun atau 66,31% dari
total pendapatan daerah.
"Dilihat dari postur i-account APBN, TKDD yang telah disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp49,76 triliun atau 76,35% dari total alokasi TKDD," kata Taukhid, Plt.Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah dalam keterangan pers melalui zoom meeting di Semarang, Senin (31/10).
Adapun kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp73,08 triliun.Menurut Taukhid,angka ini mengalami peningkatan Rp11,55 triliun atau tumbuh 18,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan cukai Rp32,37 triliun dan Pajak Penghasilan Rp18,44 triliun. Growth penerimaan cukai dan pajak penghasilan masing-masing 6,90% dan 28,19% (yoy).
Secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara di Jawa Tengah sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp73,90 triliun atau 70,88% dari alokasi tahun 2022. Realisasi Belanja Negara membaik namun Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) mengalami perlambatan 2,21% dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.
Sedang Realisasi Belanja K/L sebesar Rp24,14 triliun atau 61,76% dari alokasi tahun 2022 dimana terdapat 2 jenis Belanja K/L yang mengalami penurunan, yaitu Belanja Modal sebesar 19,79% dan Belanja Pegawai sebesar 1,18%. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan diharapkan kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya semakin membaik seiring dengan akselerasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penyaluran TKDD mengalami pertumbuhan positif.
Sampai dengan 30 September 2022, penyaluran TKDD di Jawa Tengah telah mencapai Rp 49,76 triliun atau 76,35% dari alokasi tahun 2022. Kontribusi realisasi TKDD sebagian besar berasal dari DAU sebesar Rp29,14 Triliun (83,33% dari pagu). Realisasi tersebut tumbuh 2,14% dibandingkan TA 2021, dengan pertumbuhan terbesar dari realisasi DAK Fisik sebesar 46,16%.
Khusus penyaluran kredit program baik itu Kredit Usaha Rakyat maupun Ultra Mikro di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 telah tersalurkan sebesar Rp51,00 triliun kepada 1.444.950 debitur dengan rincian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp50,37 triliun untuk 1.277.472 debitur, dan kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp0,63 triliun untuk 167.478 debitur.
Dibandingkan periode Agustus 2022, penyaluran KUR tumbuh sebesar Rp5,99 triliun (13,50%) dan jumlah debitur meningkat sebanyak 136.991 debitur. Sedangkan penyaluran UMi tumbuh sebesar Rp0,02 triliun (3,28%) dan meningkat 8.298 debitur.
Selanjutnya terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 30 September 2022 adalah sebesar Rp21,88 triliun yang terdiri dari realisasi bidang Kesehatan senilai Rp3,42 triliun, bidang Perlindungan Masyarakat sebesar Rp14,47 triliun dan Rp4,00 triliun untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Dana bidang perlindungan sosial merupakan bantuan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program keluarga harapan (Rp3,46 triliun), bantuan sembako (Rp5,83 triliun), bantuan langsung tunai (BLT) desa (Rp2,46 triliun), BLT minyak goreng (Rp0,97 triliun), BLT BBM (Rp1,05 triliun), dan bantuan subsidi upah (Rp0,69 triliun).
Menyikapi dinamika dampak kenaikan BBM di Jawa Tengah, Kemenkeu Satu Jateng bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya telah berdiskusi, berkoordinasi dan sinergi serta berkomitmen untuk melakukan upaya penanganan dampak dimaksud. Akselerasi belanja APBN dan APBD melalui forum ALCo Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jawa Tengah. (OL-13)
Baca Juga: Ganjar Tanam Porang dan Cicipi Makanan Hasil Olahan Porang Sukoharjo
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Polri meminta Komjen Ahmad Luthfi mundur dari Korps Bhayangkara jika akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng).
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di wilayahnya. Soalnya, iklim investasi di provinsi ini terus menggeliat.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved