Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Kamis (15/09/2022) diwarnai aksi represif aparat keamanan. Warga adat 7 mata rumah Toinaman Kota Tiakur yang ingin menyambut kedatangan Jokowi di pinggir jalan, ternyata tak semudah yang mereka bayangkan.
Sebagai penduduk terluar di Indonesia, warga adat 7 mata rumah Toinaman Kota Tiakur, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, mengaku senang dan bangga karena baru pertama kali sepanjang sejarah, seorang Presiden menginjakan kakinya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia tersebut.
Sayangnya rencana mereka untuk menyambut presiden Jokowi beserta rombongan yang akan melintas di jalan, diperlakukan secara represif oleh sejumlah aparat keamanan.
Peristiwa pengadangan warga adat 7 mata rumah Toinaman Kota Tiakur itu terlihat dari video yang beredar. Tampak di video sejumlah aparat berseragam Kepolisian dan TNI mendesak warga untuk tidak membentangkan beberapa spanduk jika Jokowi dan rombongan melintas.
Warga kecewa lantaran spanduk ucapan selamat datang kepada Jokowi sebagai presiden kebanggaan mereka itu dilarang untuk dibentangkan.
Kepala Suku 7 Mata Rumah Toinaman, Geradus Tanpatty bahkan memperlihatkan tulisan spanduk ucapan selamat datang ke Jokowi, yang isinya sama sekali tidak bertentangan apalagi bersifat penolakan.
"Selamat datang Bapak Presiden Joko Widodo di Negeri Toinaman, Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sangat bangga memiliki Presiden Bapak Joko Widodo. Hari ini menjadi catatan sejarah, Bapak Joko Widodo (Presiden, red) pertama kali menginjakan kaki di Pulau Moa, adat leluhur pulau terluar Indonesia," demikian tulisan dalam spanduk yang ingin mereka sampaikan sebagai bentuk aspirasi kebanggaan mereka ke Jokowi.
Kepala Dusun Toinaman, Silas Tutupahar juga sangat antusias menyambut dan menyampaikan aspirasi ke Jokowi. Agar presiden Jokowi bisa mendengar dan melihat secara langsung dari warganya yang berada di daerah terluar di Indonesia ini.
"Kedatangan Bapak Presiden ini mengobati kerinduan kami. Jadi di kesempatan yang baik ini, kami juga ingin sampaikan aspirasi kami kepada Bapak Presiden supaya tidak hanya dengar dari apa yang disampaikan pejabat pemerintah daerah, tetapi juga mendengar langsung dari masyarakat," ungkap Silas dalam keterangannya melalui whatsapp, Jumat (16/9/2022).
Sayang sekali, niat baik mereka tidak terlaksana lantaran sejumlah aparat melarang spanduk itu dibentangkan di hadapan Jokowi.
"Ini sama saja dengan bapak melakukan aksi." Terdengar suara aparat melarang salah seorang tokoh masyarakat dari suara rekaman yang beredar.
"Ini negara hukum pak. Kalau begitu ini diamankan saja di pos," sambung suara aparat tadi.
"Bapak silahkan berdiri disini tetapi spanduknya jangan dibentangkan!" Perintah aparat masih dalam rekaman suara.
Sejumlah warga tetap ngotot ingin membentangkan spanduk yang memang sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari. Namun aparat tetap melarang dan bertindak represif kepada warga adat 7 mata rumah Toinaman Kota Tiakur tersebut.
Kendati tak diperbolehkan menyampaikan aspirasi secara langsung saat Jokowi berada di kota Tiakur, warga adat 7 mata rumah Toinaman tetap akan menyampaikan aspirasi mereka ke orang nomor satu di Indonesia ini. Mereka pun berencana membuat surat terbuka untuk Jokowi.
Adapun surat terbuka itu menyangkut keberadaan lahan mereka seluas 350 hektare yang sudah mereka serahkan secara cuma-cuma untuk pembangunan. Namun sayangnya mereka merasa ada upaya-upaya dari segelintir pihak yang ingin menggusur dusun mereka.
"Kami akan membuat surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta atas semua yang kami alami di Toinaman kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya," pungkas Silas. (OL-13)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Lirik dan makna lagu Rasa Sayange serta perannya sebagai simbol persaudaraan dalam momen diplomasi, termasuk pengantar kepulangan kunjungan Anwar Ibrahim.
Kemenag Maluku melaporkan hilal 1 Syawal 1447 H gagal terlihat di Negeri Wakasihu karena posisi hilal masih di bawah 2 derajat.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved