Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH terus menggencarkan rencana pengalihan subsidi dan kompensasi energi yang belakangan mengalami tekanan hebat. Perubahan skema subsidi ini dipicu beragam faktor, mulai dari tingginya harga minyak dunia hingga pemanfaatan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Perubahan kebijakan ini pun disambut penuh pro dan kontra. Tak sedikit yang bereaksi negatif atas kebijakan ini. Namun, banyak pula yang menyambut hangat hadirnya kebijakan baru ini.
Salah satu bentuk tanggapan positif atas rencana pengalihan subsidi BBM ini datang dari Ketum HMI Badko Maluku- Maluku Utara (Mal-Malut), Alhervan Barmawi.
Dalam pernyataannya Evan menilai, faktor mendasar pemerintahan Jokowi mengambil langkah penyesuaian BBM bersubsidi ini lantara penerapan subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Skema Penyesuaian dana BBM bersubsi yang di peruntukkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu ini harus jelas dan tepat. Apalagi dana BBM bersubsidi ini kan diperuntukkan bagi masyarakat yang notabene kelas menengah ke bawah," kata Hervan, dalam keterangannya, Kamis (1/9).
Kendati demikian, Hervan meminta agar skema penyesuaian sbsidi ini benar- benar dipikirkan matang-matang oleh pemerintah.
"Alangkah baiknya pemerintah, fokus pada penerapan tepat sasaran BBM bersubsidi, agar masyarakat yang memiliki hak subsidi yang benar-benar merasakan," terangnya.
Pihaknya pun meyakini, langkah pemerintah ini tentu sudah melalui sebuah pengkajian yang serius sehingga patut disambut baik.
"Tinggal bagaimana bersama-sama mengawal skenario pemberian bantalan sosial berupa BLT, subsidi gaji dan subsidi Pemda agar berjalan efektif," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Tidore Kepulauan Kenalkan Museum Bawah Laut ke Bakamla
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Yang paling mencolok adalah reshuffle pengurus yang dilakukan berdasarkan alasan pribadi dan bukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam AD/ART.
Forum Guntur merupakan sebuah wadah diskusi intelektual PB HMI periode 2024-2026 yang fokus membahas beragam topik hangat berkaitan dengan permasalahan dan kebijakan publik.
Hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa diterima semua elemen bangsa.
HMI selalu berposisi netral dan independen mengawasi dan mengadvokasi segala persoalan dinamika kebangsaan, termasuk pada momentum menuju pesta demokrasi.
Ketua Kohati PB HMI Sri Meisista, mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia sedang di ujung kehancuran dan diperlukan penyelamatan agar demokrasi Indonesia berada di rel yang benar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan dua pemimpin negara yang sedang berperang, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved