Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAWASAN kumuh di Kota Sukabumi, Jawa Barat, tinggal tersisa sekitar 8 hektare. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah setempat untuk mempercepatan pengentasannya.
Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, menuturkan pengentasan kawasan kumuh terus mengalami progres yang cukup signifikan. Pada 2015, luasannya mencapai 139 hektare, tapi kini tinggal tersisa 8 hektare.
"Kami targetkan penuntasan kawasan kumuh yang tinggal 8 hektare lagi bisa selesai hingga akhir tahun ini," kata Fahmi, Senin (8/8).
Satu di antara upaya percepatan penuntasan kawasan kumuh dilakukan melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). P2RW merupakan inovasi Pemkot Sukabumi yang diharapkan bisa ikut mengintervensi penanganan kawasan kumuh. "Kami berharap dengan P2RW bisa membantu percepatan penuntasannya," tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan, besaran nilai bantuan P2RW tahun ini ditambah. Semula nilai bantuannya sebesar Rp20 juta, tapi mulai tahun ini bertambah menjadi Rp25 juta per RW.
"P2RW itu sebetulnya stimulan. Poinnya, kami harapkan partisipasi masyarakat bisa ikut terlibat langsung dalam pembangunan. Alhamdulillah, hasil evaluasi pelaksanaan P2RW tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan P2RW sangat tinggi," tegasnya.
Penuntasan kawasan kumuh, sebut Fahmi, butuh kerja keroyokan. Karena itu, semua elemen pemerintahan di setiap perangkat daerah perlu turun tangan seperti Bappeda, Dinas PUTR, dan perangkat daerah lainnya. "Penuntasan kawasan kumuh tak hanya soal fisik, tapi juga kegiatan nonfisiknya harus juga dituntaskan," pungkasnya. (OL-15)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Bersamaan naiknya harga sejumlah cabai dan bawang, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Di antaranya tomat kecil dari Rp8 ribu menjadi Rp6 ribu per kg dan tomat besar dari Rp10 ribu
Akreditasi menunjukkan institusi itu memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Minimal akreditasi yang baik suatu universitas adalah B atau lebih tinggi,
Wapres Ma'ruf Amin terima laporan penataan kawasan Wisata Puncak dari Pj Bupati Bogor
Permukiman kumuh masih jadi persoalan perkotaan yang mendasar yang harus ditangani. Menurut data BPS, pada 2023 kemarin di Jakarta masih ada 450 rukun warga (RW) tinggal di kawasan kumuh
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Tanjung Pinang menjebloskan dua tersangka kasus korupsi ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Pinang, sejak kemarin.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Kay Eugenia Purnama dan Jessen Wiryawan mengatakan negara-negara ASEAN rata-rata memiliki kesulitan yang sama dalam mengatasi masalah permukiman kumuh.
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dikenal sebagai pemukiman yang padat dan kumuh. Lokasinya sangat dekat dengan Istana Kepresidenan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved