BI Sosialisasikan Kebijakan ke Wartawan se-eks Karesidenan Pekalongan

BANK Indonesia melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian nasional kepada wartawan se-eks Keresidenan Pekalongan. Acara bertajuk Capacity Building ini merupakan bentuk jalinan kemitraan bersama awak media.

"Materi sosialisasi yang disampaikan adalah dalam rangka memaparkan tentang perekonomian, maupun kebijakan dan program-program Bank Indonesia," ujar Kepala kantor perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal M Taufik Amrozy, Sabtu malam (30/7).

Taufik menuturkan peran media juga sangat penting, karena mampau mengedukasi masyarakat. "Agar masyarakat tahu tentang tugas-tugas Bank Indonesia, dan juga tentang kondisi perekonomian, " ucap Taufik.

Konsultan PUMKM KPw BI Tegal Mudasir dalam presentasi tentang Ekonomi Syariah menyampaikan selain mengurusi masalah moneter dan keuangan, BI juga mengurusi ekonomi syariah. Diantaranya Hebitren (Holding Bisnis Pesantren) merupakan holding bisnis antar pesantren yang dihubungkan oleh BI.

Dalam program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, ada yang diberikan fasilitas usaha, alat produksi minum, pembuatan kopi, usaha pertanian. Ada juga program Ikra (Industri Kerajinan) Syariah memfasilitasi beberapa UKM yang dinggap melakukan saha dengan menjunjung prinsip-prinsip syariah. Dari mulai penggajian karyawan, pengolahan limbah dan sampahnya.

"Dengan program QRIS, BI juga sudah mengedepankan nilai-nilai syariah, karena nilai yang dibeli melalui QRIS sesuai dengan jumlahnya. Pembeli juga tidak lagi menemui kembalian dari penjual dengan beberapa picis permen. Bukan untung tidak untung, karena transaksi syariah juga menjunjung kebenaran didunia dan diakhirat, "jelasnya.

Manajer Unit Kebijakan Sistem Pembayaran, Enggar memaparkan tentang BI Fast dan SNAP. Enggar menyampaikan bahwa program BI Fast adalah layanan sistem pembayaran ritel yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Hampir sama dengan kliring, namun BI Fast prosesnya lebih cepat, tanpa memakan waktu lama.

"Seketika bisa langsung berpindah transfer keuangan dari bank satu ke bank lainnya, " ucap Enggar. Saat ini sudah ada 54 bank yang menjadi anggota BI Fast dan sudah mengakomodasi 90% proses transfer bank. BI Fast lebih murah dan real time, dan hanya mengenakan biaya ke bank-bank sebesar Rp19/ transaksi, meskipun ada bank yang mengenakan biaya admin Rp2.500/transaksi, tetapi BI memberikan aturan tidak lebih dari Rp2.500.

"Standar Nasional Open API Pembayaran yang selanjutnya disingkat SNAP adalah Standar Nasional Open API Pembayaran yang ditetapkan oleh BI guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (market practice) yang sehat, efisien, dan wajar dalam  penyelenggaraan sistem pembayaran. Kebijakan tersebut untuk menstandarkan aplikasi-aplikasi perbankan yang saat ini sudah banyak muncul. Aturan ini diberlakukan untuk lebih mengamankan nasabah, "urainya.

Pelaksana (Unit Pelaksanaan Uang Rupiah) Ahmad Afandi yang memaparkan Cinta, Bangga, Paham, Rupiah menyampaikan, Cinta merupakan perwujudan rasa dari masyarakat memiliki uang dalam bentuk rupiah hingga tahu detail tentang rupiah, termasuk merawat, menjaga uang.

"Bangga merupakan bangga bahwa rupiah adalah bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Paham merupakan paham dalam bertransaksi, berbelanja dan berhemat untuk mengantisipasi terjadinya inflasi," ujar Ahmad Afandi.

Afandi menambahkan sedangkan terkait UPAL, pertanggal 29 Juli 2022 mencapai 802 bilyet atau lembar, sebagian besar dari klarifikasi perbankan. (OL-13)

Baca Juga: Bank Indonesia Jawa Tengah Dorong Percepatan Digitalisasi