Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTAMINA Patra Niaga akan memberi perlakuan khusus terhadap kendaraan-kendaraan komersil khas Sumut yang mengalami kesulitan melakukan registrasi penggunaan BBM bersubsidi karena kendala dokumen.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Putut Andriatno mengatakan, pihaknya sudah memikirkan kesulitan yang bisa dihadapi pengemudi kendaraan-kendaraan khas Sumut dalam proses registrasi pengguna BBM bersubsidi. "Akan ada perlakuan khusus untuk kendaraan-kendaraan tertentu seperti becak motor (bentor), becak barang, dan sebagainya," kata Putut, Sabtu (30/7).
Secara prinsip, jelasnya, Pertamina Patra Niaga Sumbagut memastikan tiap SPBU di wilayah kerjanya akan melayani pengisian BBM bersubsidi bagi seluruh kendaraan umum. Namun demikian, persyaratan data dokumen kendaraan, data pribadi dan data lainnya tetap harus dilengkapi operator, pemilik atau pengemudi kendaraan saat registrasi.
Pertamina Patra Niaga hanya akan memberi perlakuan khusus terhadap kendaraan-kendaraan komersil tertentu yang menjadi khas di daerah. Seperti becak motor, becak barang, kereta wisata, becak pengangkut air isi ulang dan kendaran khas lain yang banyak beroperasi di Sumut.
Patra Niaga mengetahui bahwa banyak dari kendaraan khas tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap sehingga pemiliknya akan sulit melakukan registrasi untuk mengisi BBM bersubsidi. Padahal kendaraan-kendaraan tersebut dinilai layak diisi dengan BBM bersubsidi.
Menurut Putut, pada tahap awal, Patra Niaga akan memberi perlakuan khusus terhadap kendaraan-kendaraan jenis tersebut. Meski belum dapat dirinci bentuk perlakuan khusus yang akan diterapkan, tetapi bahan bakar mereka masih bisa diisi dengan BBM bersubsidi saat kebijakan registrasi diberlakukan.
Pertamina masih mengkaji masalah ini bersama dengan pemerintah dan nantinya akan ada solusi untuk itu. Terlebih, untuk sementara ini, registrasi kendaraan masih bersifat pendataan, belum sebagai kewajiban yang mutlak.
Dari situ nanti akan terlihat kendaraan-kendaraan jenis apa saja yang sebenarnya boleh menggunakan BBM bersubsidi tetapi kesulitan melakukan registrasi, dan mana yang tidak mengalami kendala berarti. Saat ini pun sedang dilakukan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan khas daerah yang berpeluang mengalami kesulitan dalam proses registrasi.
Persyaratan registrasi yang diterapkan saat ini masih bersifat standar untuk kondisi normal. Kondisi tidak normal atau tidak biasa diyakini akan muncul kemudian dan inilah yang akan dicari solusinya.
"Nanti kita akan cari caranya supaya mereka bisa dapet BBM bersubsidi. Tidak akan langsung kita tolak karena tidak bisa registrasi. Itu perlunya kita sosialisasi dan uji coba," ujarnya.
Pemerintah memberlakukan registrasi pengguna BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) secara bertahap mulai 11 Juli 2022, melalui website MyPertamina. Di Sumut, kebijakan ini rencananya akan diberlakukan mulai Oktober atau November 2022, dari Kota Pematangsiantar dan Kota Sibolga. (OL-15)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, kokoh pada jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
POLISI masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat pagi, 19 Juli 2024.
POLSEK Serbalawan Polres Simalungun mengamankan dua terduga pelaku pencurian hewan ternak dari amukan massa di Afdeling VIII Kebun Unit Dolok Ilir Blok 2016 EY, Huta Malopot, Sumatra Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved