Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HAMPIR 60% atau sekitar 830 ribu bidang tanah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum bersertifikat. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat menargetkan bisa menyelesaikan sebanyak 415 ribu bidang tanah setiap tahun.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Ara Komara Sujana, menyebutkan hingga saat ini baru 40% hak atas tanah masyarakat maupun instansi pemerintah yang sudah bersertifikat. Pensertifikatan tanah tersebut kecuali lahan kawasan hutan.
"Itu yang sudah tersertifikatkan baru sekitar 40%-an. Secara statistik kita masih ada 830 ribu bidang tanah hak masyarakat atau hak instansi pemerintah, kecuali hutan, itu belum tersertifikatkan," terang Ara, Senin (25/7).
Sisa bidang tanah yang belum tersertifikatkan, sebut Ara, harus bisa dituntaskan kurun dua tahun ke depan. Dirata-rata, sebut Ara, berarti Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur harus menuntaskan sebanyak 415 ribu bidang tanah setiap tahun.
"Roadmap kami, sampai tahun 2024 harus tersertifikatkan. Kalau dikalkulasi, per tahun harus menyelesaikan 415 ribu bidang tanah. Kami optimistis bisa selesai," jelasnya.
Berkaitan dengan penerbitan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kata Ara, tahun ini Kabupaten Cianjur memiliki target sebantak 39 ribu. Hingga pertengahan tahun, sebut Ara, sudah tercapai sekitar 22 ribu sertifikat.
"Targetnya hingga Desember tahun ini harus tercapai sebanyak 39 ribu sertifikat. Yang sudah tersampaikan ke masyarakat sekitar 14 ribuan. Ini kita terus maraton menyampaikannya ke masyarakat," jelasnya.
Sedangkan tahun lalu, targetnya sebanyak 70 ribu sertifikat. Targetnya tercapai sekitar 65 ribuan. "Tahun lalu tercapai sekitar 92%-an," pungkasnya. (OL-15)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Menkopolhukam geram masih ada punlgi sertifikat peningkatan status HGB jadi SHM yang hanya Rp50 ribu menjadi Rp 10 juta
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved