Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM verifikasi Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) melakukan verifikasi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (30/6). Verifikasi tersebut untuk memastikan pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator dan 5 kluster yang ditetapkan pemerintah pusat.
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi berharap verifikasi bisa berjalan dengan lancar. Sehingga bisa memastikan komitmen Pemkot Sukabumi melindungi anak dari berbagai pemenuhan hak.
"Kami berharap verifikasi dokumen yang sebelumnya sudah diserahkan terdiri dari 24 indikator dan 5 kluster bisa berjalan dengan baik," kata Fahmi di sela penerimaan Tim Verifikasi KLA Kemen-PPA yang diketuai Elvi Hendrani di Balai Kota Sukabumi.
KLA merupakan satu di antara upaya mempersiapkan generasi terbaik. Hal itu sinergis dengan visi dan misi Pemkot Sukabumi memperkuat ketahanan keluarga.
"Dengan ketahanan keluarga akan lahir generasi-generasi terbaik," tuturnya.
Terdapat berbagai program inovasi yang diluncurkan Pemkot Sukabumi untuk mencetak generasi terbaik. Di antaranya program Ananda Sehat yang diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Program dokumen administrasi kependudukan ini merupakan layanan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. Selanjutnya ada program Pos Mamah atau Posyandu Mapay. Program ini merupakan layanan langsung atau jemput bola bagi para ibu hamil yang dikhawatirkan tidak terlayani maksimal, terutama saat pandemi covid-19. Para petugas menyasar rumah-rumah warga yang terdapat ibu hamil maupun warga yang memiliki balita.
"Kami juga punya program Sukabumi Youth Planner yang melibatkan partisipasi aktif pada pelajar SMP, SMA, serta mahasiswa dalam perencanaan pembangunan pada Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga di tingkat kota," ucapnya.
Baca juga: Belum Ada Satu Pun Kota Layak Anak di Indonesia
Usulan, masukan, maupun saran dari kalangan pelajar diharapkan bisa ditampung dan dijadikan bahan merancang konsep pembangunan. Termasuk juga program Sukabumi Creative Hub yang merupakan wadah menampung minat, bakat dan kreativitas kalangan milenial.
"Dengan adanya Sukabumi Creative Hub, Kota Sukabumi masuk tiga besar kota kreatif di Jawa Barat," ungkapnya.
Pada prinsipnya, sebut Fahmi, Pemkot Sukabumi berupaya menyalurkan berbagai kreativitas dan inovasi kalangan generasi muda. Sehingga mereka bisa mengeksplorasi minat dan bakat.
Pada sektor kesehatan, Kota Sukabumi juga memiliki layanan program Homecare. Program ini diimplementasikan dengan menempatkan satu orang perawat di satu kelurahan untuk menjangkau kalangan lansia, ibu hamil, maupun masyarakat umum yang membutuhkan layanan kesehatan. Pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan organisasi profesi.
"Semua program ini untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan berbagai layanan. Kalau pun saat verifikasi nanti ada kekurangan, kami harapkan bimbingannya dari tim verifikasi untuk memperbaikinya," sebut Fahmi.
Sedangkan Tim Penggerak PKK juga tak mau ketinggalan berkontribusi melahirkan generasi terbaik. PKK memiliki program Sahabat Geulis, yaitu program gerakan literasi berbabis keluarga.
"Di Alun-alun ada pusat literasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat, terutama kalangan anak-anak. Kami juga punya sport center di setiap kelurahan yang bisa digunakan kalangan masyarakat berolahraga sebagai bagian meningkatkan mutu kesehatan," pungkasnya.(OL-5)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Bersamaan naiknya harga sejumlah cabai dan bawang, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Di antaranya tomat kecil dari Rp8 ribu menjadi Rp6 ribu per kg dan tomat besar dari Rp10 ribu
Akreditasi menunjukkan institusi itu memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Minimal akreditasi yang baik suatu universitas adalah B atau lebih tinggi,
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Apindo meminta pemerintah agar memperjelas beberapa tafsiran aturan agar lebih mudah direalisasikan.
Ada sekitar 10 prinsip, dan 23 indikator yang harus dijawab oleh perusahaan dengan mengisinya melalui aplikasi.
kemitraan pemerintah dan swasta dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2045 menjadi sangat penting. Menurut Pri, mensejahterakan dan melindungi anak merupakan tugas bersama
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
Perlu diketahui, 5 SAI yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo adalah satu untuk pemenuhan hak sipil anak, di mana anak-anak memohon kepada pemerintah dan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved