Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para aparatur sipil negara (ASN) tidak mengkhianati komitmen antikorupsi.
Hal itu sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani para abdi negara. "ASN sudah bersumpah (tidak korupsi), juga pada waktu diangkat. Jadi, itu jangan dikhianati," tegas Sultan di Yogyakarta, Kamis (30/6).
Baca juga: KPK Panggil Gamawan Fauzi Terkait Kasus KTP-E
Menurut Sri Sultan, jika ASN berkhianat kemudian berhadapan dengan ranah hukum, mereka harus menanggung konsekuensi sendiri. Pihaknya memastikan tidak akan memberikan keringanan maupun dukungan kepada oknum ASN yang terbukti korupsi.
"Saya tidak akan melakukan apapun untuk membantu (ASN yang korupsi)," imbuhnya.
Sri Sultan juga menyatakan tidak akan menghalangi penyidik KPK untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, apabila terdapat oknum yang melakukan praktik korupsi di lingkungan Pemprov DIY.
Baca juga: Menteri LHK Siti Nurbaya Ingatkan Tiga Hal Terkait Antikorupsi
"Saya sebagai gubernur memang punya tugas untuk membina ASN. Tetapi, kalau (mereka) menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, itu konsekuensi untuk bertanggung jawab," tegas Sri Sultan.
Menurutnya, korupsi memberikan ancaman besar bagi warga negara, karena hanya menguntungkan oknum tertentu dan merugikan rakyat. Selain bersifat sistemik, masif dan terstruktur, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang setara dengan terorisme.(Ant/OL-11)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Kehadiran mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, dinilai membuat seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menarik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BPS melaporkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari korupsi ialah dibutuhkan sistem pendidikan moral antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved