Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang beberapa waktu belakangan membutuhkan perawatan cukup intensif, roda pemerintahan Provinsi Papua dipastikan tetap berjalan normal. Agenda pemerintahan dan pelayanan publik serta agenda strategis lainnya dipastikan tetap berjalan.
"Jadi jika ada anggapan seakan-akan ada kevakuman pemerintahan, itu tidak benar. Berbagai agenda pemerintahan berjalan lancar, pelayanan publik masyarakat juga jalan, jadi tidak ada hambatan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, Elpius Hugi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/6).
Dijelaskan Elpius, selama Gubernur Papua menjalankan pengobatan, roda pemerintahan otomatis dikendalikan oleh Sekda dibantu para asisten Gubernur dan Staf Ahli dan Kepala SKPD.
Lebih dari itu, selama ini kunjungan pemerintah pusat ke Provinsi Papua juga tertangani dengan baik. Dan beberapa agenda pemerintah pusat di Papua juga terfasilitasi baik oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Artinya tidak ada persoalan dengan Pak Gubernur yang menjalankan pengobatan dengan pemerintahan yang seakan-akan vakum. Itu tidak benar," tukasnya.
Selama ini birokrasi pemerintahan provinsi Papua memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik.
Baca juga : Yayasan Amirul Ummah Salurkan 5.000 Alquran di Cianjur
"Beberapa Minggu belakangan ini ada kementerian banyak kegiatan di Papua, semua tertangani dengan baik, pelayanan publik semua jalan dan tidak ada hambatan dalam birokrasi," paparnya.
Elpius menambahkan. agenda PON XX Papua lalu yang berjalan sukses tidak terlepas dari kerja keras Pemprov Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas.
Bahkan di tengah kondisi kesehatan beliau yang membutuhkan perawatan, Gubernur Lukas kata dia memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik.
"Beliau punya semangat juang yang luar biasa. Kita bisa pastikan PON XX lalu yang sukses luar biasa itu karena semangat beliau. Pak Lukas beri contoh dan itu yang sekarang kami hayati di dalam birokasi pemerintahan Provinsi Papua," kata Elpius.
Ia berharap agar masyarakat tak perlu punya spekulasi berlebihan terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua dengan roda pemerintahan Provinsi Papua.
"Kita sama-sama berdoa saja agar kondisi kesehatan Pak Gubernur terus membaik, sehingga bisa mengendalikan sepenuhnya roda pemerintahan provinsi dan agenda besar yang kita jalankan berhasil dengan baik," pungkasnya. (OL-7)
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
KPK memastikan bakal menyita barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini. Pihak-pihak yang menyimpan aset terkait kasus diharap kooperatif.
Jet pribadi itu saat ini ada di luar negeri. Kendaraan itu perlu disita untuk kebutuhan pembuktian dan pengembalian kerugian negara.
Hanya Dius yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Lukas tidak bisa diproses hukum lagi, karena sudah meninggal.
KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,
PSBS Biak dijadwalkan akan melakoni empat pertandingan kandang di Stadion Lukas Enembe pada sisa kompetisi Liga 1.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved