Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI tengah kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang beberapa waktu belakangan membutuhkan perawatan cukup intensif, roda pemerintahan Provinsi Papua dipastikan tetap berjalan normal. Agenda pemerintahan dan pelayanan publik serta agenda strategis lainnya dipastikan tetap berjalan.
"Jadi jika ada anggapan seakan-akan ada kevakuman pemerintahan, itu tidak benar. Berbagai agenda pemerintahan berjalan lancar, pelayanan publik masyarakat juga jalan, jadi tidak ada hambatan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, Elpius Hugi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/6).
Dijelaskan Elpius, selama Gubernur Papua menjalankan pengobatan, roda pemerintahan otomatis dikendalikan oleh Sekda dibantu para asisten Gubernur dan Staf Ahli dan Kepala SKPD.
Lebih dari itu, selama ini kunjungan pemerintah pusat ke Provinsi Papua juga tertangani dengan baik. Dan beberapa agenda pemerintah pusat di Papua juga terfasilitasi baik oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Artinya tidak ada persoalan dengan Pak Gubernur yang menjalankan pengobatan dengan pemerintahan yang seakan-akan vakum. Itu tidak benar," tukasnya.
Selama ini birokrasi pemerintahan provinsi Papua memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik.
Baca juga : Yayasan Amirul Ummah Salurkan 5.000 Alquran di Cianjur
"Beberapa Minggu belakangan ini ada kementerian banyak kegiatan di Papua, semua tertangani dengan baik, pelayanan publik semua jalan dan tidak ada hambatan dalam birokrasi," paparnya.
Elpius menambahkan. agenda PON XX Papua lalu yang berjalan sukses tidak terlepas dari kerja keras Pemprov Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas.
Bahkan di tengah kondisi kesehatan beliau yang membutuhkan perawatan, Gubernur Lukas kata dia memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik.
"Beliau punya semangat juang yang luar biasa. Kita bisa pastikan PON XX lalu yang sukses luar biasa itu karena semangat beliau. Pak Lukas beri contoh dan itu yang sekarang kami hayati di dalam birokasi pemerintahan Provinsi Papua," kata Elpius.
Ia berharap agar masyarakat tak perlu punya spekulasi berlebihan terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua dengan roda pemerintahan Provinsi Papua.
"Kita sama-sama berdoa saja agar kondisi kesehatan Pak Gubernur terus membaik, sehingga bisa mengendalikan sepenuhnya roda pemerintahan provinsi dan agenda besar yang kita jalankan berhasil dengan baik," pungkasnya. (OL-7)
KPK masih bisa melanjutkan penyelidikan terkait dugaan penggunaan uang operasional sebesar Rp1 triliun per tahun yang dilakukan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Sejumlah aset Lukas yang disita KPK berupa uang, hunian, kendaraan, sampai sebuah hotel
Lima saksi itu yakni Direktur PT RDG Airlines Indonesia Mutmainah Aminatun Amaliah dan empat pihak swasta Hendri Utama, Rizky Agung Sunarjo, Bayu Chandra, serta Syukri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ada dua penyuap lain yang kini diproses hukum oleh penyidik.
KPK belum menahan maupun membawanya ke persidangan meski status hukum itu sudah diberikan lebih dari setahun.
Upaya hukum ini dilakukan dengan maksud di antaranya memberikan efek jera terhadap perbuatan kesengajaan dari terdakwa tersebut yang telah menghalangi proses hukum.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved