Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENJABAT (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) melakukan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Perusahaan Kelapa Sawit dan Perkebunan, terkait merosotnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara virtual, via Zoom Meeting, Sabtu (24/6).
Pj. Gubernur Ridwan Djamaluddin mengetahui hal ini pertama kali dari Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, kemudian diikuti dengan kepala daerah kabupaten lainnya.
"Saya mendapatkan informasi dan masukan, bahwa ada masalah di kita. Permasalahan harga kelapa sawit ini bukan hanya di Babel saja, di daerah lain juga, dimana-mana sedang turun drastis," ungkapnya.
Rapat ini secara keseluruhan membahas tiga hal yakni, pertama seberapa buruk masalah yang terjadi anjloknya harga kelapa sawit, kedua langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi hal tersebut agar petani tidak panik, dan ketiga adalah usulan apa saja yang akan disampaikan ke pemerintah pusat terkait masalah ini.
Penurunan harga TBS kelapa sawit ini terjadi, salah satunya karena adanya larangan ekspor. Di mana disampaikan juga oleh Bupati Belitung Timur Burhanudin, bahwa sekarang hasil panen petani sawit saat ini pun dibeli pabrik dibatasi dengan kuota harian, berdasarkan regulasi dari masing-masing perusahaan.
"Karena kuota yang dibatasi inilah, membuat TBS kelapa sawit ini banyak yang busuk, karena tidak semuanya bisa terjual. Juga, harga di sini pun menjadi Rp1.250 per kilogram," ujar Burhanudin.
Baca juga: ALMA Docking Layani Kapal Nelayan di Pelabuhan Banjarmasin
Turun drastisnya harga TBS kelapa sawit ini sangat dirasakan oleh semua petani kelapa sawit di Kep. Babel, terutama di Kabupaten Bangka Tengah, yang mana harga TBSnya paling murah di Babel, yakni hanya Rp700 per kilogram.
Jurianto selaku Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Bangka Tengah, mengeluhkan bahwa sebenarnya di tahun 2010 dulu pernah mengalami hal serupa, namun bedanya harga pupuk hingga upah buruh saat itu masih terjangkau, tidak seperti saat ini yang sudah serba mahal. Ini membuatnya resah karena akan membuat petani sangat merugi.
"Besar harapan kami, agar harga TBS kelapa sawit ini kembali ke harga minimal dua ribu rupiah. Karena jika di bawah itu, kami sudah tidak dapat apa-apa lagi, kami panen tapi merugi," katanya.
Sedangkan tanggapan dan keluhan dari salah satu pihak perusahaan kelapa sawit yang ada di Kep. Babel, yaitu PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP), masalah terbesar yang ada saat ini adalah stok yang tidak bisa keluar itu karena kapal. Kemungkinan besar kapal-kapal pengangkut ini sudah di charter oleh negara lainnya, sehingga perlu menunggu slot kosongnya.
Menanggapi seluruh keluhan dan masukan, Pj. Gubernur Ridwan dibantu Sekda Naziarto sudah mencatat dan memilah beberapa usulan untuk disampaikan langsung ke pemerintah pusat, agar dapat ditindaklanjuti segera. (OL-4)
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
SEORANG pemancing udang di aliran sungai Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, Minggu (28/7).
SEEKOR buaya muara menyerang warga Teluk Bayur, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Buaya sepanjang 3 meter tersebut lalu ditangkap warga. Beruntung tidak ada korban jiwa.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Optimis para petahana yang mendapatkan rekomendasi calon kepala daerah akan berjaya di Pilkada serentak nanti.
Petani di daerah tersebut berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan persawahan agar panen tetap berkelanjutan.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved