60 ASN Seluruh Indonesia Digembleng Kepemimpinan di Jatim

SEBANYAK 60 Aparat Sipil Negara (ASN) dari 24 Provinsi di Indonesia, Pemprov Jata Timur (Jatim) dan Pemkab di Jatim, digembleng kepemimpinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.
    
Mereka digembleng bertajuk Smart Goveranance Mewujudkan Kebangkitan Ekonomi Nasional. Sebanyaj 60 orang peserta terdiri dari 24
peserta dari provinsi selain Jatim, 29 peserta dari Kabupaten Kota di Jatim dan 7 peserta dari Pemprov Jatim.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto saat membuka acara tersebut mengatakan  pada pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II akan menggunakan metode experience learning. Tidak akan ada lagi metode menghafalkan konsep-konsep tetapi lebih pada pengalaman dari masing- masing peserta PKN.

"Tidak akan ada lagi ada hafalan konsep-konsep lalu ujian, tetapi bagaimana kita belajar dari pengalaman masing-masing kemudian didiskusikan dan terkahir ada presentasi inovasi," kata Adi, Kamis (17/2).

Adi menekankan penting kehadiran pemerintah di tengah masyarakat utamanya di saat masyarakat sedang menghadapi permasalahan pelik, seperti saat ini.  Bagaimanapun  ASN merupakan bagian dari pemerintah tetap dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat luas.

"Kuncinya adalah kehadiran, bagaimana kehadiran pemerintah dapat memberikan manfaat buat masyarakat, itu yang lebih penting," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan berbagai resep dalam pengambilan keputusan bagi para peserta PKN Tingkat II. Pengambilan keputusan tersebut penting bagi pemimpin birokrat dalam menjalankan instansinya masing-masing sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan di dalamnya.
     
Salah satu resep dalam pengambila keputusan bisa menerapkan smart governance dan melakukan mitigasi risiko. Model smart Goveranance sendiri memiliki beberapa aspek diantaranya smart mobility, smart living, smart governance, smart people, smart economy, dan smart enviroment.

"Dalam mengambil keputusan, seorang decision maker seperti bapak ibu semua yang mengikut PKN ini, jangan tidak melakukan mitigasi risiko," tegas Khofifah.

baca juga: Ribuan Praja IPDN Ikuti Pelatihan Penguatan Integritas dan Kepemimpinan
     
Gubernur Khofifah memaparkan bahwa dalam upaya mewujudkan smart goveranance sangat dibutuhkan dukungan dari kekayaan data dan kelengkapan informasi yang dimiliki.

Karena data yang akurat dan valid akan sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan.

"Ketika periode pertama, Presiden Joko Widodo mengajak kita melakukan reformasi mental, sangat banyak di antara kita semua yang kadang mentalnya memang cepat puas, menganggap sederhana dampak dari komplikasi masalah yang dihadapi. Dan sering munculnya masalah tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan," ujarnya.

PKN Tingkat II tahun ini dilaksanakan selama 101 hari kerja. Di mulai dari 16 Februari sampai 10 Juni 2022. Rinciannya 21 hari pembelajaran klasikal, 6 hari pembelajaran virtual dan 74 hari kalender nonklasikal di tempat kerja masing-masing.(N-1)