Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Tenggara tidak main-main dalam pengusutan kasus korupsi di wilayahnya.
Setelah menahan tiga tersangka dan satu lainnya DPO dalam kasus korupsi tambang PT Toshida Indonesia, Selasa (7/12), penyidik menetapka tersangka baru dalam kasus yang sama.
Penetapan tersangka baru itu diungkapkan Asisten Intelejen Noer Adi dan Asisten Pindana Khusus Setiawan Nur Chalid.
"Setelah dikaji secara teliti dan berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menetapkan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara Andi Azis sebagai tersangka. Dia dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi PT Toshida Indonesia yang merugikan negara hingga Rp496 miliar," ujar Setiawan Nur Chalid.
Dengan penetapan itu, jumlah tersangka dalam kasus korupsi tambang PT Toshida Indonesia bertambah menjadi 5 orang. Peran Andi Azis, menurut Setiawan, ialah mengeluarkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tanpa terpenuhinya penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pada Tahun 2019 saat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas ESDM Andi Azis memberikan pesetujuan RKAB tanpa memenuhi syarat dengan tidak adanya PNBP. Atas praktik itu penyidik menilai ada indikasi pemberian sesuatu, karena pada 2021, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) perusahaan itu sudah dicabut. Dengan tetap diberikannya RKAB ini ada andikasi pemberian suap berupa uang.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka namun Andi Azis belum diperiksa. Penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka dalam waktu dekat.
Dalam kasus itu, sebelumnya Kejati Sultra telah menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya sudah ditahan, yakni Yusmin, mantan Kepala Bidang Minerba ESDM; Buhardiman, mantan Plt Kadis ESDM, dan Umar, General Maneger PT Toshida Indonesia. Satu tersangka lain ialah Direktur Utara PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda yang ditetapkan sebagai DPO karena tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. (N-2)
MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Kejagung juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk penyelenggara negara.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
Anak usaha MIND ID ini mengandalkan dua teknologi pengolahan air limbah mutakhir di wilayah operasional Sorowako, Kabupaten Luwu Timur.
MENGACU pada USGS 2026, Indonesia saat ini memegang sekitar 44% cadangan nikel dunia dan menjadi pemain utama dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik.
GEM Group dorong hilirisasi nikel di Indonesia melalui teknologi HPAL memperkuat posisi RI di rantai pasok baterai kendaraan listrik global dan mendorong inovasi nasional.
Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Namun pemerintah menaikkan harga patokan nikel
Menteri LH Hanif Faisol bekukan 80 izin lingkungan tambang batu bara & nikel. Evaluasi menyasar 1.358 unit di 14 provinsi kritis. Simak selengkapnya!
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved