Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYARAKAT diimbau menggunakan cara-cara yang baik dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Salah satunya dengan tidak
mengejek bahkan mencaci maki.
Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana mengatakan, setiap
kritik diperbolehkan terlebih di negara yang menganut sistem demokrasi
seperti Indonesia. Namun, kritik harus dilakukan secara santun sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif.
"Menghina, mengejek sampai mengata-ngatai, bukanlah contoh yang baik.
Daripada mengejek, mending berkaca, apa yang sudah kita lakukan untuk
bangsa ini," kata Haris disela-sela acara Rakorwil DPW Partai Gelora
Jawa Barat, di Bandung, Minggu (26/9).
Dia pun mengajak seluruh kader dan simpatisannya untuk memberi contoh
yang baik dalam menyampaikan kritik. "Sebagai politisi sudah seharusnya
memberikan contoh yang baik, apalagi saat ini kondisi masyarakat sedang
begini (terpuruk)," katanya.
Meski begitu, Haris menilai, kritik sangat diperlukan oleh pemerintah.
"Karena dengan kritiklah sebuah pemerintahan akan menjadi sehat.
Kritiklah sekeras-kerasnya, tapi berikan juga solusi, dengan begitu
kritik yang diberikan bisa membuka pikiran semua pihak," katanya.
Di sisi lain, jelang Pemilu 2024, Haris mengaku siap memenangkannya. Bahkan, dia memastikan partainya akan meraih suara besar di Jawa Barat.
"Jabar akan menjadi prioritas kemenangan partai Gelora, kita akan menjadikan Jawa Barat ini menjadi salah satu basis terbesar Partai Gelora," jelasnya.
Hal serupa disampaikan Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq secara
virtual. "Geliat politik 2024 sudah mulai tercium baunya, kita sudah
menganalisa dan melakukan survei terkait posisi Partai Gelora," tegasnya. (N-2)
USTAZ Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia hari ini, Kamis, 11 Juli 2023, pukul 13.35 WIB, di Bogor, Jawa Barat. Berbagai pihak menyampaikan ungkapan duka cita.
Jika MK menilai bahwa UU Pilkada dianggap masih merugikan pihak atau partai politik tertentu, kemungkinan MK akan menerima gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.
Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat (3).
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit untuk disatukan.
Partai Gelora menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran karena narasi yang menyerang saat Pilpres 2024.
Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar
Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang agar publik termasuk sivitas akademika bisa mengungkapkan apapun yang ingin mereka suarakan.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pemerintah perlu memfasilitasi dan melindungi para pelaku seni
PILPRES 2024 semakin dekat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berharap Indonesia memiliki pemimpin yang mau membuka telinga pada kritik. Apalagi, Indonesia merupakan negara demokrasi.
SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.
Alvin mengaku bersyukur mendapatkan remisi Natal, sehingga dirinya dapat lebih awal bebas dari masa tahanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved