Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERMASALAHAN pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I Sicicin-Padang mulai terurai satu persatu, sehingga proses pembebasan diharapkan bisa lancar dan selesai pada Desember 2021, sehingga proses konstruksi bisa tuntas pada Desember 2022.
"Kita minta ada laporan harian dalam proses pembebasan lahan ini, supaya kendala bisa cepat diatasi, sehingga penyelesaiannya bisa sesuai dengan target," kata Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, Sabtu (10/7).
Menurut Mahyeldi, dengan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk Forkopimda, persoalan pembebasan lahan tol itu bisa dilakukan dengan lebih cepat.
"Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang berbeda, karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri-sendiri, harus ada koordinasi dengan semua pihak mulai dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Padang Pariaman, BPN, Kepolisian, TNI hingga Kejaksaan," sebutnya.
Menurutnya, proses pembebasan lahan dengan cara bekerja sama itu pernah dilakukan pada proses pembebasan lahan proyek pembangunan Bypass Padang dan terbukti berjalan dengan baik. Karena itu dia optimistis dalam waktu dekat penyelesaian lahan tol padang-pekanbaru bisa selesai.
Baca juga : DPRD Brebes Desak Rekrutmen Petugas Pemulasaraan Jenazah
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, sejak beberapa minggu terakhir ia dan tim yang baru ditunjuk oleh Gubernur Sumbar, telah turun langsung ke lapangan dalam rangka percepatan pembebasan lahan.
"Kita telah turun bersama dengan Kapolda dan bertemu dengan masyarakat. Ternyata tidak ada yang menolak pembangunan, bahkan beberapa pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap meminta agar pencairan dana dipercepat," ujarnya.
Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto meminta agar tidak ada informasi yang ditutupi pada tim. Ia percaya kerja sama dengan kewenangan berbeda dalam satu tim akan mempercepat proses pembebasan lahan.
Ia minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak larut dalam persoalan internal pemilik lahan. Jika memang tanahnya telah selesai diukur dan dokumen yang lengkap segera saja dibayarkan atau dititipkan di pengadilan.
Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum pihak kepolisian akan menyelesaikan hal tersebut sesuai kewenangannya.
Kepala BPN Sumbar Syaiful mengatakan, untuk pengukuran lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I sebenarnya sudah hampir 100 persen rampung, masalahnya tinggal kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan.
Ia mengakui, ada beberapa pihak yang melakukan penuntutan terhadap BPN terkait lahan, namun dengan pendampingan jaksa pengacara negara hal tersebut bisa diselesaikan.
Beberapa titik yang masih meragukan menurutnya adalah yang berada di kawasan Tarok City karena dikhawatirkan ada overload bayar untuk lahan yang telah diganti kerugian oleh Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk hal itu, ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi terkait dokumen pengadaan lahan Tarok City agar tidak terjadi pembayaran ganda.
Menanggapi hal itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyatakan, pihaknya siap berkoordinasi dan membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan itu.
Bahkan pihaknya bersedia untuk turun langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat pemilik lahan guna membantu tim percepatan pembebasan lahan tol.
"Informasikan kepada kita mana-mana bidang lahan yang masih bermasalah dan siapa pemiliknya. Kita akan bantu komunikasikan langsung dengan mereka, mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu bisa membantu percepatan pembebasan lahan tol," ujarnya.
Sementara itu perwakilan PT Hutama Karya, Berlin mengatakan, target penyelesaian fisik konstruksi tol seksi I Padang-Sicincin adalah Desember 2022. Hal itu akan bisa terealisasi jika pembebasan lahan bisa tuntas pada Desember 2021.
"Saat ini progres pembangunan seksi I tol Padang-Pekanbaru sudah mencapai 41,43 persen. Pekerjaan pun masih terus dilakukan pada lahan-lahan yang telah terbebaskan. Namun karena masih ada spot-spot yang belum terbebas maka pembangunan tidak bisa menerus tapi terpisah-pisah," tandasnya. (OL-7)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
DIREKTUR Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro menanggapi wacana pajak pertambahan nilai atau PPN jalan tol.
Masyarakat yang hendak bepergian pada akhir pekan ini untuk memantau pergerakan arus lalu lintas melalui aplikasi Travoy.
Fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran kendaraan yang masuk ke arah Jakarta setelah sebelumnya mencetak rekor tertinggi pada arus mudik.
PT Jasa Marga menerapkan diskon tarif tol sebesar 30% untuk rute menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung
Sebagai tambahan layanan darurat, Pertamina juga menyiagakan layanan motoris yang bertugas membantu pengendara yang mengalami kehabisan bahan bakar di tengah kemacetan.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Pemkot Padang dan Yayasan Buddha Tzu Chi membangun 39 rumah bagi korban banjir bandang 2025 yang ditargetkan selesai Juni 2026.
Beban kerja pada masa libur Lebaran tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa.
LIBUR lebaran 2026 terbilang cukup panjang. Kondisi cuaca di beberapa daerah sejak beberapa hari belakangan cukup berfluktuasi.
Pemkot Padang dan Kadin Indonesia membangun 10 huntap bagi penyintas bencana November 2025, yang menjadi pertama di provinsi itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved