Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERMASALAHAN pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I Sicicin-Padang mulai terurai satu persatu, sehingga proses pembebasan diharapkan bisa lancar dan selesai pada Desember 2021, sehingga proses konstruksi bisa tuntas pada Desember 2022.
"Kita minta ada laporan harian dalam proses pembebasan lahan ini, supaya kendala bisa cepat diatasi, sehingga penyelesaiannya bisa sesuai dengan target," kata Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, Sabtu (10/7).
Menurut Mahyeldi, dengan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak termasuk Forkopimda, persoalan pembebasan lahan tol itu bisa dilakukan dengan lebih cepat.
"Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang berbeda, karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara sendiri-sendiri, harus ada koordinasi dengan semua pihak mulai dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Padang Pariaman, BPN, Kepolisian, TNI hingga Kejaksaan," sebutnya.
Menurutnya, proses pembebasan lahan dengan cara bekerja sama itu pernah dilakukan pada proses pembebasan lahan proyek pembangunan Bypass Padang dan terbukti berjalan dengan baik. Karena itu dia optimistis dalam waktu dekat penyelesaian lahan tol padang-pekanbaru bisa selesai.
Baca juga : DPRD Brebes Desak Rekrutmen Petugas Pemulasaraan Jenazah
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, sejak beberapa minggu terakhir ia dan tim yang baru ditunjuk oleh Gubernur Sumbar, telah turun langsung ke lapangan dalam rangka percepatan pembebasan lahan.
"Kita telah turun bersama dengan Kapolda dan bertemu dengan masyarakat. Ternyata tidak ada yang menolak pembangunan, bahkan beberapa pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap meminta agar pencairan dana dipercepat," ujarnya.
Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto meminta agar tidak ada informasi yang ditutupi pada tim. Ia percaya kerja sama dengan kewenangan berbeda dalam satu tim akan mempercepat proses pembebasan lahan.
Ia minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak larut dalam persoalan internal pemilik lahan. Jika memang tanahnya telah selesai diukur dan dokumen yang lengkap segera saja dibayarkan atau dititipkan di pengadilan.
Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum pihak kepolisian akan menyelesaikan hal tersebut sesuai kewenangannya.
Kepala BPN Sumbar Syaiful mengatakan, untuk pengukuran lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I sebenarnya sudah hampir 100 persen rampung, masalahnya tinggal kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan.
Ia mengakui, ada beberapa pihak yang melakukan penuntutan terhadap BPN terkait lahan, namun dengan pendampingan jaksa pengacara negara hal tersebut bisa diselesaikan.
Beberapa titik yang masih meragukan menurutnya adalah yang berada di kawasan Tarok City karena dikhawatirkan ada overload bayar untuk lahan yang telah diganti kerugian oleh Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk hal itu, ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi terkait dokumen pengadaan lahan Tarok City agar tidak terjadi pembayaran ganda.
Menanggapi hal itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyatakan, pihaknya siap berkoordinasi dan membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan itu.
Bahkan pihaknya bersedia untuk turun langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat pemilik lahan guna membantu tim percepatan pembebasan lahan tol.
"Informasikan kepada kita mana-mana bidang lahan yang masih bermasalah dan siapa pemiliknya. Kita akan bantu komunikasikan langsung dengan mereka, mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu bisa membantu percepatan pembebasan lahan tol," ujarnya.
Sementara itu perwakilan PT Hutama Karya, Berlin mengatakan, target penyelesaian fisik konstruksi tol seksi I Padang-Sicincin adalah Desember 2022. Hal itu akan bisa terealisasi jika pembebasan lahan bisa tuntas pada Desember 2021.
"Saat ini progres pembangunan seksi I tol Padang-Pekanbaru sudah mencapai 41,43 persen. Pekerjaan pun masih terus dilakukan pada lahan-lahan yang telah terbebaskan. Namun karena masih ada spot-spot yang belum terbebas maka pembangunan tidak bisa menerus tapi terpisah-pisah," tandasnya. (OL-7)
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
Sebuah minibus berisi tujuh orang terbakar di Km 440+100 ruas Jalan Tol Bawen-Semarang pada Senin malam, diduga akibat konsleting.
Pengoperasian Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) memberikan manfaat sangat luas bagi mobilitas dan aksesibilitas warga Kota Wisata Cibubur.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
PT Hutama Karya akan mulai menerapkan tarif pada Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar.
PROGRES pembangunan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 dan Seksi 2 saat ini mencapai 96,03%.
Diketahui, cuaca panas terjadi di Padang sejak dua pekan belakangan ini. Seluas 4.200 hektare lahan pertanian di Padang terancam kekeringan.
satu trip suplai air ada sekitar 5.000 liter. Pihaknya mendapatkan suplai air dari PDAM Kota Padang dan pada hari ini total yang sudah disuplai sebanyak 10.000 liter air bersih untuk sekitar 200 KK
Larangan tersebut, tertuang dalam surat edaran Pejabat Wali Kota Padang yang ditujukan kepada kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua.
Sebanyak 16,4 persen kasus berasal dari luar kota, sedangkan sekitar 83 persen (1.773 kasus) berasal dari dalam kota yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kota Padang.
keberhasilan pengobatan pasien TBC pada tahun 2023, pasien yang menyelesaikan pengobatan sebanyak 90,4 persen, putus berobat 5,4 persen, meninggal 3,5 persen, pindah 0,5 persen
Kementerian PPPA memastikan akan terus mengawal kasus meninggalnya seorang anak (AM) dan dugaan kekerasan fisik yang dialami anak (A) di Kota Padang, Sumatera Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved