Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Expo 2021. Keberadaan BUMDesa dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Expo BUMDesa 2021 bertema Penggerak Ekonomi Desa digelar di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (26/6) petang. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli, menyampaikan tujuan diadakannya expo ini untuk membuka wawasan dan menarik investor serta memperluas marketplace para pelaku Bumdes.
"Expo BUMDesa ini untuk memamerkan keberhasilan pembangunan desa sekaligus upaya menarik investor ke desa," tutur Zulkifli di sela-sela kegiatan expo. Selain expo, juga digelar pemberian penghargaan kepada BUMDesa sebagai motivasi bagi para pelaku Bumdes agar terus aktif dan lebih baik.
Sebanyak 6 BUMDesa yang menerima penghargaan yaitu Bumdes Berkah Mulia, Bumdes Pesona Rejo Jaya, Bumdes Maju Jaya, Bumdes Usaha Kreatif Mandiri. Bumdes Karya Indah dan Bumdes Maju Bersama.
Expo bertema Penggerak Ekonomi Desa ini menampilkan beragam kerajinan dan makanan khas hasil olahan masyarakat desa.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa, berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini terbukti dari pertumbuhan positif perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDesa.
baca juga: Kalsel
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD Kalsel, mencatat dari 1.864 desa yang tersebar di sebelas kabupaten, sudah terbentuk 1.482 Bumdesa (79,51%). Dari jumlah tersebut ada 45 Bumdes yang masuk klasifikasi Bumdes maju.
Roy mengharapkan agar perkembangan dan promosi Bumdes terus dilanjutkan. Kemajuan BumDes dapat menjadi pendukung perekonomian lokal di tingkat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. (N-1)
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved