Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menegaskan saat ini tim Panitia Seleksi (Pansel) sedang melakukan proses seleksi jabatan Sekda Jembrana yang hingga kini masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas.
Menurutnya, ada 5 pejabat yang mengikuti seleksi Sekda Jembrana. Kelima pejabat itu antara lain I Made Dwi Harimbawa (Kepala Dinas Perhubungan dana Kelautan Kabupaten Jembrana), Ni Wayan Koriani (Kepala Inspektorat Kabupaten Jembrana), I Made Budiasa (Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Kabupaten Jembrana), Komang Agus Adinata (Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana) dan I Komang Kusumaedi (Kabid Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kantor Satpol PP Provinsi Bali).
"Dari 5 peserta tersebut, ada satu orang dinyatakan gugur yakni peserta atas nama Komang Agus Adinata karena tidak melengkapi syarat administrasi. Ada pun syarat administrasi yang dimaksud adalah surat keterangan bebas narkoba serta surat persetujuan atau rekomendasi tidak ditandatangani oleh PPK," ujarnya di Denpasar, Selasa (15/6).
Menurut Lihadnyana, surat keterangan bebas narkoba sangat penting sebab ketika menjadi seorang Sekda, dia harus dengan cepat mengambil berbagai keputusan penting di sebuah daerah.
"Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan kalau Sekdanya pengguna narkoba. Sebab Sekda itu adalah jabatan birokrasi tertinggi di sebuah daerah, perlu integritas yang tinggi, kecepatan dalam mengambil keputusan," ucapnya.
Setelah satu orang tidak lolos seleksi administrasi dan dinyatakan gugur maka kini yang akan mengikuti proses selanjutnya tinggal empat orang.
Baca juga: Bupati Jembrana Fokus Tangani Pandemi dan Pulihkan Ekonomi
Ia menjamin proses seleksi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, bebas KKN. Proses seleksi dilakukan secara online dan terbuka. Bahkan, masing-masing peserta bisa melihat, membandingkan mana yang kurang dari dirinya, mana yang kurang dari temannya. Namun begitu peserta sudah mengklik aplikasi maka nilainya atau jawabannya tidak bisa diubah lagi.
Setiap tahapan seleksi nilainya langsung diumumkan saat itu juga.
"Nilainya tidak bisa diinapkan sehari atau bahkan beberapa jam setelah seleksi karena itu rawan penyelewengan. Begitu ujian selesai, usai diperiksa, langsung diumumkan hari itu di depan peserta, terbuka dengan aplikasi google form. Tidak bisa diubah lagi. Transparan, tidak ada KKN. Benar-benar sesuai kualitas dan kinerja," tukasnya.
Prosesnya diawali dengan pengumuman lelang jabatan Sekda. Kemudian panitia menerima 5 nama. Namun satu orang tidak lulus. Setelah itu dilakukan penulisan makalah ilmiah dengan tema tentang Sekda dan Pemerintah Daerah. Karena pesertanya 5 orang maka tema dibuat lebih dan kemudian diundi sesaat sebelum tes dimulai. Ini dilakukan untuk menjaga persiapan sebelumnya.
Penulisan makalah diberi waktu dua jam. Proses berikutnya adalah uji kompetensi bagi calon yang lulus dengan wawancara dan presesntasi oleh panitia seleksi. Setelah itu pengumuman hasil seleksi dan pengajuan tiga nama terbaik kepada Bupati Jembrana. Bupati memilih satu dari tiga nama itu untuk diajukan ke KASN dan Mendagri. Proses seleksi akan mendapatkan persetujuan dari KASN dan izin Mendagri untuk melantik Sekda yang baru oleh Bupati Jembrana.(OL-5)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus bersinergi gencarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Gugatan yang diajukan ke PTUN Bandung bersama Kantor Hukum Heron Miller itu, didasari oleh investigasi menyeluruh terhadap dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Sekda Jawa Barat.
Suasana roda pemerintahan di Kabupaten Cianjur sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara bupati, sekretaris daerah dan para kepala dinas tengah memanas
PARTAI Demokrat Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyerahkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri sebagai bakal calon wali kota Depok.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Ema Sumarna mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 13 Maret 2024 setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
KPK rampung memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna terkait kasus dugaan suap pengadaan kamera pengintai atau CCTV di wilayahnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved