Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten, Jawa Tengah, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian, Kabupaten Klaten berhasil mendapatkan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (25/5), menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemkab Banyumas, Pemkot Semarang, Pemkab Klaten, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab Temanggung.
Atas laporan keuangan lima pemerintah daerah tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini WTP atau unqualified opinion.
“Pandemi ini telah berdampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. BPK pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan," kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, pada acara penyerahan opini WTP di Semarang, seperti dalam rilis yang diterima mediaindonesia.com, Kamis (27/5)
Menurut Ayub Amali, sekalipun lima pemerintah daerah itu berhasil mempertahankan opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian masing-masing pemerintah daerah, antara lain terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan, masalah pengelolaan aset, dan beberapa aset belum ada surat kepemilikan.
"Dengan ditetapkan WTP kepada kelima pemerintah daerah tersebut, diharapkan menjadi dorongan dan motivasi bagi seluruh pemerintah daerah agar terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani ditemui seusai acara penyerahan opini WTP menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan Kabupaten Klaten meraih opini WTP Tahun Anggaran 2020.
"Alhamdulillah, Pemkab Klaten tahun 2020 bisa mempertahankan opini WTP. Pencapaian opini WTP berkat semangat seluruh ASN dan jajaran legislatif di Kabupaten Klaten. Saya berharap capaian WTP ini dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Setjen Target Capai WTP Berkualitas pada Pengelolaan Anggaran ...
Ada 1.009 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di sepanjang Januari hingga akhir Juli 2024. Dari jumlah itu, angka kematian mencapai 31 orang.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
SEBANYAK 38 personel Polres Klaten menerima penghargaan atas berbagai prestasi yang dicapai, mulai dari pengungkapan kasus hingga keberhasilan dalam berbagai lomba
PEMERINTAH Kabupaten Klaten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 di Alun-alun Klaten. Selesai upacara dilanjutkan hiburan Tari Samira Santika dan Klaten Lurik Carnival 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 di Grha Bung Karno, Kamis (25/7).
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved