Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menolak rencana pemerintah pusat yang akan impor beras sebanyak 1 juta ton. Selain Kabupaten Purwakarta saat ini surplus beras, impor beras juga akan menyakiti dan melukai hati rakyat terutama para petani.
"Petani kita sangat produktif. Bahkan, hasil produksinya kerap surplus. Jadi menurut kami tak perlu ada impor, karena cadangan beras di dalam negeri pun melimpah," Kata Kepala Dispangtan Purwakarta, Sri Jaya Midan, Kamis (18/3).
Menurut Sri, hasil produksi padi dalam negeri setiap tahunnya kerap melebihi target yang ditentukan. Surplusnya hasil produksi pertanian ini bukan tanpa perjuangan. Salah satu yang menjadi indikatornya, karena sejak beberapa tahun ini petani di wilayah tersebut tak kenal lagi dengan yang namanya musim tanam.
"Artinya, ketahanan pangan di masing-masing wilayah dipastikan masih tetap terjaga. Jadi, tak perlu ada impor beras. Ini malah akan menyakiti hati para petani yang selama ini berjuang," ungkapnya
Dikatakan Sri, para petani di Purwakarta terus digenjot dalam hal peningkatan indeks pertanaman (IP). Dengan kata lain, jika biasanya dalam satu tahun hanya satu dan dua kali tanam, sekarang menjadi dua sampai tiga kali tanam dalam setahun.
Pihaknya cukup berbangga hati dengan kondisi tersebut. Apalagi, dari tahun ke tahun produktivitas pertanian di wilayahnya terus mengalami peningkatan. Sehingga, mampu memenuhi kebutuhan bahan pokok penduduk lokal. Bahkan masih ada sisa yang bisa dipasok untuk kebutuhan pangan warga di Jabodetabek.
"Areal sawah di purwakarta memang tak seluas daerah tetangganya seperti Karawang dan Subang. Luas lahan baku pertanian di kita hanya sekitar 18.075 hektare. Meski demikian, hasil produksi petani ini selalu surplus," kata dia.
Sri Mengungkapkan, di 2019 misalnya dari luas lahan baku sawah di Kabupaten Purwakarta itu mampu menghasilkan 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per hektare. Jadi, lahan yang panen itu mencapai 40 ribu hektare. Karena, setahun ada yang dua kali juga tiga kali.
Baca Juga: Impor Beras untuk Jaga Stabilitas Pangan
Kemudian, dari hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), yakni 248 ribu ton dikalikan 0,85 (hitungan standar BPS) hasilnya jadi 210.800 ton gabah giling. Lalu, dari gabah giling (GKG) yang sebesar 210.800 ton dikalikan 0,65 (hitungan BPS) hasilnya jadi 137.020 ton beras.
Sedangkan, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahun mencapai 109.257 ton. Dengan asumsi, kebutuhannya (hitungan maksimal) mencapai 115 kilogram per kapita per tahunnya.
Sehingga, lanjut dia, jumlah produksi yang mencapai 137.020 ton beras per tahun, dikurangi jumlah kebutuhan beras sebesar 109.257 ton per tahun. Artiya, masih ada sisa (surplus) mencapai 27.763 ton beras dalam setahun itu.
"Di 2020 kemarin saja, kita masih surplus. Hal mana, produksi padinya sebanyak 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP) dengan luas lahan yang panennya mencapai 40.831 hektare. Dari hasi panen ini, kita juga mampu menyuplai kebutuhan pokok untuk wilayah Jabodetabek," pungkasnya.(OL-13)
Baca Juga: Emil: Petani Jawa Barat Minta Impor Beras Dibatalkan
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Ray Rangkuti melihat Abang Ijo menjadi representasi anak muda Purwakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 3 jam tersebut, Abang Ijo sempat menuturkan mimpi, keinginan dan kegelisahannya melihat pembangunan di Purwakarta
Pelayanan Kesehatan gratis telah berjalan dua minggu. Program ini sudah melayani hampir 7.000 warga
Para siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ketahanan pangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved