Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) merekrut tenaga pendamping yang bertugas mengawasi pendistribusian bantuan sembako ke masyarakat tak mampu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah di Palembang, Selasan (5/1) mengatakan, perekrutan tenaga kerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumsel Herman Deru.
"Sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinsos di kabupaten/kota agar mencari tenaga pendamping pendistribusian sembako ini," kata Mirwansyah.
Ia mengatakan Sumsel setidaknya membutuhkan sebanyak 225 pendamping. S atu petugas bisa mendampingi 50 sampai 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tenaga pendamping ini akan dikontrak selama satu tahun atau bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dengan honor per bulan mencapai Rp5 juta rupiah.
"Honor mereka dari APBN Kementerian Sosial, tapi Surat Keputusan (SK) dari pemerintah provinsi. Target kami perekrutan pendamping ini bisa selesai sebelum penyaluran pertama bantuan sembako di pertengahan Januari ini," kata dia.
Penerima bantuan sosial tunai di Sumsel sebanyak 131.694 KPM. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan. Lalu, penerima bantuan Program Keluarga Harapan 328.570 KPM. Bantuan sembako 646.715 orang dengan nominal bantuan Rp200 ribu per bulan.
"Untuk bantuan sembako ini diberikan selama empat bulan. Harapannya bantuan yang diberikan pemerintah ini dapat membangkitkan perekonomian setempat," lanjutnya.
baca juga: Daerah Diminta Reaktivasi Posko
Mirwansyah menjelaskan bantuan sembako tahun 2021 tidak mengalami penambahan jumlah KPM. Hal serupa diikuti jumlah nominal bantuan yang tetap sama dari tahun sebelumnya. Bantuan ini rencananya akan berlangsung selama empat bulan hingga April 2021 mendatang.
"Penyalurannya nanti akan melalui PT POS Indonesia, mekanismenya sudah diatur oleh pemerintah pusat. PT POS akan door to door mengirimkan bantuan ini ke rumah penerima manfaat secara langsung," pungkas Mirwansyah. (Ant/OL-3)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved