Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEBANYAK 835 personel Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara diperbantukan ke 8 kabupaten Kota diprovinsi Maluku Utara untuk pengamanan TPS, pada pilkada serentak 9 Desember 2020. Para prajurit sebelum menjalankan tugas pengamanan Pilkada, harus menjalani rapid test covid-19.
Kapolda Maluku dalam arahannya menyampaikan, apel serpas ini merupakan wujud kesiapan Polda Malut dalam pengecekan terakhir terhadap kesiapan personel, materiil maupun peralatan dalam rangka pengamanan TPS pada Pilkada pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota beserta wakilnya di wilayah Maluku Utara.
"Kepada seluruh personel, agar yang ditugaskan melakukan pengamanan untuk senantiasa mempertajam deteksi dini terhadap setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengarah menjadi gangguan kamtibmas," kata Kapolda, Kamis (3/12).
Kapolda menyatakan pelaksanaan Pilkada tahun ini berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya karena bertepatan dengan situasi pandemi Covid-19. Sehingga wajib dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.
"Setiap personel Polda Malut wajib menjaga komitmen dan netralitas pada masa tenang maupun masa pemungutan suara," tegasnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Kabidhumas Polda Malut menyampaikan, dalam kegiatan apel pergeseran pasukan tersebut, setiap personel dibekali dengan APD Protokol kesehatan, masker dan hand sanitizer secara simbolis diberikan Kapolda Malut kepada perwakilan personel Polda Malut. Mereka juga menjalani rapid test covid-19.
baca juga: 117 Pengawas TPS di Malut Reaktif
"Apabila dari rapid test yang dilakukan terdapat personel yang reaktif, maka akan diganti personel tersebut dengan orang lain, tapi saya tegaskan bahwa semua personel yang terlibat PAM TPS terbebas dari covid-19," pungkasnya. (OL-3)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menyebut tersangka dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba bisa bertambah.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Rabu (17/7).
KPK menangkap mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved