Rusdy: Tanpa Kartu, Kami Tetap Perjuangkan Program Pro Rakyat

CALON Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura bertekad kuat untuk selalu memperjuangkan semua program yang pro kerakyantan. Dia menegaskan bahwa Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) bukan sebuah kebohongan. 

Baginya program tersebut merupakan komitmen yang dia bangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sebab menurut dia tujuan utama dari kehadiran pemerintah adalah untuk menjadi pelayan masyarakat. 

"Apapun yang terjadi KSS akan saya perjuangkan. Program ini adalah komitmen saya untuk masyarakat ketika jadi gubernur masyarakat bisa tagih saya dengan kartu ini," tegas Rusdy Mastura di Kota Palu, Sulteng, Jumat (27/11).

Keyakinannya tidak pernah berubah untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya rakyat kecil. Termasuk dengan adanya KKS mengingat semua pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan kita pembangunan ini adalah rakyat. Soal apa yang dibangun dikatakan tidak rasional dan pembohongan itu bukan pembohongan itu program saya," ucapnya. 

Karenanya ditahun pertama masa kepemimpinannya bila terpilih menjadi Gubernur Sulteng. Rusdy bersama Ma'mun akan fokus untuk meningkatkan fiskal daerah yang kini baru Rp4 triliun menjadi Rp10 triliun. 

Salah satunya, dia menambahkan, yakni dengan menegakkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Rusdy optimistis dengan bantuan dari seluruh elemen yang ada dapat menarik hak-hak masyarakat Sulteng dari para perusahaan pertambangan. Karena menurutnya hal tersebut belum sempat dilakukan oleh gubernur sebelumnya. 

"Kalau saya jadi gubernur pasti saya akan lakukan, duitnya dari mana ya duitnya saya cari. Kalau sekarang gubernur mantan birokrat jadi kepikirannya yah ada aturan - aturan," tuturnya.

Bukan hanya itu, Rusdy yang juga dikenal sebagai politikus NasDem pun telah menyiapkan sebuah konsep yang bisa menjadi sumber pemasukan lain fiskal daerah. Seperti rencananya membuat sebuah perusahaan daerah yang akan mengelola semua kekayaan alam Sulteng dengan pengawasan ketat dari  pemerintah daerah. 

Rencana tersebut dia lontarkan lantaran melihat saat ini perusahaan milik daerah belum bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga kini hanya menjadi beban tanggungan yang menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah. 

"Lima tahun perusahaan daerah tidak menghasilkan di mana untungnya. Saya yakin kalau dikelola serius perusahaan daerah bisa membuat tambak udang seribu hektar kemudian menghasilkan 300 ribu ton kalau dikali 50 ribu berarti ada 15 triliun," terangnya. 

Lebih lanjut mantan Wakil Wali Kota Palu dua priode ini menyebut, seorang pemimpin selain butuh ketelitian dan kecakapan admistrasi. Diperlukan juga pemikiran besar inovasi yang bisa memajukan daerah yang dipimpinnya. 

"Tapi karena saya seorang politisi berpikir out of the box. Karena fiskal daerah itukan bukan dari Pemasukan Asli Daerah (PAD) saja ada masih banyak sumber yang bisa kita jadikan pemasukan daerah,"  tukasnya. (RO/OL-09)