Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 175 pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali dimutasi. Mereka yang dimtaasi terdiri dari tujuh pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II), 54 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 115 Pejabat Pengawas (Eselon IV).
Dalam mutasi itu, empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi jadi staf ahli gubernur. Sebelumnya sudah ada enam kepala OPD menjadi sebagai staf ahli Gubernur Sulsel.
Keempatnya adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulkaf S Latif sebagai staf ahli bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Andi Bakti sebagai Staf Ahli Pembangunan, lalu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Abdul Aziz jadi Staf Ahli Bidang Keuangan, Direktur RS Labuang Baji Mappatobba jadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
Usai pelantikan, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudriman Sulaiman mengatakan, mutasi ini merupakan kebijakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah setelah melalui proses assemen. Menurutnya, semua eselon sama dan tetap harus berfungsi memberikan kontribusi terhadap jalannya pemerintahan.
"Pada dasarnya semua eselon sama saja tetapi harus berfungsi, staf ahli dia harus terus memberikan pertimbangan terus kepada gubernur dan wakil gubernur termasuk saya akan minta pandangan dari staf ahli," kata Andi Sudirman, Senin (2/11).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi menjelaskan, pelantikan tersebut sesuai instruksi gubernur guna membentuk postur birokrasi uang ideal. Proses mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi, juga untuk mencari keseimbangan yang baik.
"Kita akan bergerak mencari titik stabil. Kalaupun ada yang cukup lama kita lantik, ada yang belum lama kita lantik itu bagian dari penyesuaian," jelas Imran Jauzi. (R-1)
Karst Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan kaya akan situs seni cadas yang terkenal sebagai lukisan gua tertua di dunia.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akui dirinya membahas Pilgub Sulsel bersama Jokowi
Petani di Bone Sulsel bersyukur terhindar dari kekeringan
SELEBGRAM wanita asal Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga melakukan penipuan terhadap member arisan, dengan tidak menyerahkan uang arisan yang sudah disetorkan peserta arisan.
Kasat Reskrim dan Kasat Intel Toraja Utara dicopot dari jabatannya karena terjerat judi online.
JEMAAH An Nadzir di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali menggelar lebaran Idul Adha lebih dulu dari lebaran yang ditetapkan pemerintah.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved