Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PULUHAN tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Nusa Penida dan Pemuda Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Bali, menolak kedatangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK). Pada Minggu pagi hingga siang (1/11), puluhan pemuda melakukan sweeping ke beberapa pelabuhan penyeberangan di Nusa Penida.
Selain itu, sekelompok pemuda lain juga bersiaga di Pelabuhan Penyeberangan Sanur menuju Nusa Penida. Sweeping dan penolakan tersebut dilakukan sebab masyarakat menerima informasi jika anggota DPD Dapil Bali dua periode itu akan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida dalam rangka bertemu masyarakat dan meminta maaf tentang tuduhan penistaan agama dengan cara melecehkan simbol agama Hindu.
Majelis Alit Nusa Penida I Wayan Supartawan saat dikonfirmasi melalui telepon dengan awak media dari Denpasar membenarkan terjadi penolakan dan sweeping terhadap AWK di sejumlah pelabuhan baik di Nusa Penida maupun di Sanur.
"Rencananya hari ini, Minggu 1 November 2020, Arya Wedakarna sebagai anggota DPD wakil Bali yang juga dikenal sebagai pengikut Sampradaya Hare Krishna akan melakukan kunjungan kerja sekaligus klarifikasi serta Ngaturang Guru Piduka di Pura Penataran Ped Nusa Penida. Tetapi kami menolak. Semua warga menolak. Kami tidak bisa menjamin keamanan dirinya jika AWK datang hari ini. Masyarakat masih sangat marah, sehingga terjadilah sweeping itu," ujarnya.
Penolakan masih berkaitan dengan penistaan agama Hindu. Ini terutama berkaitan dengan ceramah AWK merendahkan Ida Bhatara Ratu Gede Mas Mecaling yang bersthana di Pura Penataran Ped sebagai sesuhunan masyarakat Hindu Bali di Nusa Penida.
Supartawan menjelaskan, rencananya kedatangan AWK Ke Nusa Penida disampaikan awalnya oleh Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla pada Jumat (30/10) melalui pesan WA. Namun mengingat situasi dan kondisi masyarakat Nusa Penida, khususnya para pecalang, tokoh masyarakat, tokoh adat masih dalam keadaan emosi, sebaiknya masyarakat langsung menolak AWK secara terbuka.
Bahkan, arahan dari Kapolres Klungkung dan Kapolsek Nusa Penida di Wantilan Pura Penataran Ped akhirnya agar kedatangan AWK ke Nusa Penida dibatalkan. Pembatalan tersebut langsung sudah disampaikan oleh I Wayan Sukla kepada pihak AWK.
Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla mengatakan bahwa dirinya sempat diajak bicara empat mata oleh AWK pada Jumat itu. Pada saat itu dirinya mengikuti press conference serta klarifikasi di Ruang Pancasila Gedung DPD bahwa AWK berencana mengadakan kunjungan kerja serta klarifikasi dan ngaturang guru piduka di Pura Penataran Ped.
Untuk menindaklanjuti rencana aksi damai pada Selasa (3/11) ke kantor DPD di Bali, masyarakat Nusa Penida akan melakukan rapat yang dihadiri pengurus/panitia Pura sekitar 23 orang, para bendesa adat pengempon 25 orang, utusan Pura Ped 65 orang, dan Pecalang Pura Ped 18 orang. Mereka berharap kisruh yang menyangkut AWK dan Hare Krishna segera mendapatkan perhatian serius serta sikap tegas dari PHDI Bali dan Majelis Desa Adat Bali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat Hindu Bali. (OL-14)
Tepat di tanggal 17 Agustus 2024, akan digelar Merdeka Berlari dengan konsep Fun Run 5K yang start dan finisnya di plataran patung GWK
Dalam tiga hari ke depan, mulai Rabu (31/7), tinggi gelombang laut terutama di perairan selatan Bali berpotensi mencapai 3 meter.
EPIC Sale adalah program promosi wisata online terbesar dari Traveloka yang akan berlangsung serentak di enam negara.
Daging domba yang lembut, slow-roasted stockyard striploin MB5 yang dipanggang dengan teknik slow-roasting sehingga menghasilkan caramelized striploin dengan tekstur yang lebih lembut.
BANK Woori Saudara telah melaksanakan relokasi Kantor Cabang yang ada di wilayah Kota Denpasar, Bali.
Ada begitu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dan keputusan yang harus diambil dalam menyiapkan pernikahan impian di Bali. Berikut ini tips-tips untuk mewujudkannya.
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved