Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BAWASLU RI menetapkan dua kabupaten di Maluku Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada serentak 2020 tertinggi, yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Namun selama pandemi, Bawaslu RU merevisi kembali dan memasukkan Maluku Utara pada level menengah, tidak laghi tertinggi.
"Persoalan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jauh hari sudah dirilih oleh Bawaslu RI. Kerawanan Pilkada 2020 di Maluku Utara di dua kabupaten, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dimasa pandemi ini Bawaslu RI kembali merevisi IKP dan ditetapkan Maluku Utara masuk pada level menengah," kata Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, Rabu (28/10)
Berdasarkan IKP, dua daerah tersebut tertinggi tingkat kerawanan pelanggaran, bukan berarti di daerah lain tidak ada pelanggaran. Menurutnya di daerah lain seperti Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan jiga ditemukan banyaj pelanggaran netraitas ASN. Adapun IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI hanya melihat empat indikator yaitu kontestasi, partisipasi, penyelenggaraan dan kondisi sosial.
baca juga: 1.290 PPS Mulai Umumkan DPT Pilkada Serentak Riau 2020
"Empat faktor inilah yang dijadikan indikator sehingga Bawaslu RI menetapkan Sula dan Halmahera Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi," tambahnya.
Ia juga mengingatkan kepada para petugas Bawaslu di kabupaten dan kota termasuk penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan pengawasan secara profesional dan tidak bermain mata dengan pasangan calon. (OL-3)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved