Pemkab Tuban Larang Warga Jual Bantuan Sosial

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jatim, mengingatkan agar keluarga penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak menjual bantuan tersebut. Sebab bantuan itu dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan gizi bagi keluarga saat pandemi.

Pemkab juga telah mengangarkan dana APBD senilai Rp8,4 Miliar untuk tambahan penerima JPS sebanyak 4 keluarga.Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, saat menantau proses penyaluran JPS bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinsos P3A, Joko Sarwono di Kecamatan Rengel dan Soko, kamis (22/10) petang kemarin.

Menurut Wabup, program JPS ini digagas oleh Pemprov Jatim dan sudah berjalan selama 3 bulan. Yakni, Mei-Juli 2020. Pihaknya, kata dia, berkomitmen melanjutkan program tersebut. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini Pandemi Covid-19 belum usai.

Ia menjelaskan, program JPS Kabupaten Tuban sendiri akan dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak September-Desember 2020 mendatang. Pemkab Tuban juga menambah penerima sebanyak 4 ribu penerima sehingga total penerima mencapai 14 ribu penerima.

"Total anggaran yang digunakan mencapai 8,4 miliar berasal dari APBD Kabupaten Tuban," kata Wabup, Jumat (23/10) pagi.

Wabup juga mengingatkan, agar bantuan yang diterima tidak dijual kembali namun, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan ketahanan pangan, serta meningkatkan gizi keluarga. Sehari sebelumnya, Pemkab Tuban menyerahkan bantuan yang sama bagi warga di Kecamatan Palang, Rabu (21/10).

Bantuan paket sembako senilai Rp150 ribu kelanjutan dari program Kemensos RI dengan dana dari APBD setempat.Bantuan yang dimaksudkan untuk membantu perekonomian warga terdampak wabah Covid-19. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi