Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, merupakan satu di antara elemen yang wajib dites urine. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi penggunaan konsumsi narkoba di kalangan aparatur pemerintah.
Asisten Daerah I Setda Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menjelaskan tes urine sekaligus sosialisasi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) rutin dilaksanakan kepada kalangan ASN. Agenda itu sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai pemerintah.
"Di lingkungan ASN sampai saat ini kita sudah mulai melaksanakan tes urine dan sosialisasi," terang Asep, Kamis (22/10).
Pelaksanaan tes urine dan sosialisasi P4GN bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cianjur. Untuk hasil tes urine, Asep menyerahkan sepenuhnya kepada BNNK sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah yang konsen terhadap penindakan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba.
"Hasilnya (tes urine) nanti ada di BNNK yang lebih berwenang," tutur Asep.
Saat ini di Kabupaten Cianjur terus dibentuk Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba atau Desa/Kelurahan Bersinar. Pemkab Cianjur mengapresiasi program tersebut karena melibatkan langsung partisipasi masyarakat mengawasi dan memerangi narkoba.
"Sudah dibentuk sampai ke kecamatan dan pokja desa. Jadi, petunjuk pelaksanaan dan pedoman, kita juga koordinasi dengan BNNK," jelas Asep.
Asep berharap terbentuknya Desa/Kelurahan Siaga bisa menekan frekuensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Asep tak memungkiri memberantas narkoba bukan perkara mudah.
"Butuh perjuangan keras. Untuk mendukung berbagai upaya itu, kita sudah mengeluarkan regulasi-regulasi berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kita gerakan semua potensi-potensi. Termasuk memberikan pemahaman pentingnya ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba," pungkasnya.
Di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur Kota merupakan satu di antara enam daerah yang cukup tinggi tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pihak kecamatan pun sudah membentuk Satgas Antinarkoba di lima desa dan enam kelurahan di wilayah itu.
"Keberadaan Satgas Antinarkoba ini tentu untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran kasus narkoba di Kecamatan Cianjur. Kita terus berupaya agar nol kasus," kata Camat Cianjur, Tom Dani Gardiat, Kamis (22/10).
Tom menyebut angka peredaraan dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Cianjur paling tinggi di Kabupaten Cianjur. Karena itu, di wilayah-wilayah perbatasan dibuat pagar betis. "Ini untuk menangkal masuknya narkoba ke wilayah kami," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPK Tetapkan Dirut PT PAL Tersangka Kasus PT DI
Pemusnahan ini sesuai ketentuan hukum dan bertujuan mencegah penyalahgunaan barang bukti oleh pihak tak bertanggung jawab.
Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Sebab, rentan ditunggangi oleh oknum aparat penegak hukum tidak bertanggung jawab.
Penegasan ini disampaikan Listyo saat membahas pengawasan bagi mantan pengguna narkoba yang bebas dengan upaya keadilan restoratif atau restorative justice.
Polisi menemukan kandungan narkotika pada jasad wanita berinisial YY (46) yang mayatnya ditemukan membusuk tanpa busana dalam kamar mandi
Manajemen Kloud Sky Dining & Lounge di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, memberikan klarifikasi terkait penggerebekan oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
BNN memperingatkan masuknya narkoba jenis NPS di Indonesia.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved