Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menghentikan kasus kampanye hitam dan pencemaran nama baik yang dilakukan pengusaha Erwin Aksa, kepada Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1 Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Zulfikarnaen mengatakan, kasus dihentikan lantaran laporan yang dilatangkan kubu pasangan yang diusung Partai NasDem dan Gerindra, melalui kuasa hukumnya itu, tidak cukup bukti.
"Kasus kita berhentikan semalam, setelah pemeriksaan kedua, karena tidak cukup bukti yang menunjukkan, jika Erwin Aksa diduga melakukan pelanggaran pidana pemilihan," kata Zulfikarnaen, Kamis (22/10).
Dia menambahkan, jika setelah putusan itu, Bawaslu Makassar juga telah menyampikan hasil atau keputusan pemberhentian kasus kepada kedua belah pihak, baik pelapor dan terlapor.
"Putusan ini juga akan disebarkan melalui media sosial resmi Bawaslu ditempel di papan pengumuman Bawaslu dengan menyebutkan status laporan, baik itu diteruskan atau diberhentikan," tambah Zulkarnaen.
Sebelumnya, kasus tersebut bermula, saat Erwin Aksa menyebutkan jika Danny Pomanto banyak janji, minim eksekusi. Dan itu oleh tim pasangan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi, menyerang kehormatan dan dapat merugikan pasangan yang mereka jagokan.
"Danny selaku calon wali kota merasa kehilangan kepercayaan dan mungkin akan tidak dipilih oleh warga Makassar yang sempat membaca informasi itu, karena itu sama halnya dengan pencemaran nama baik," ungkap Ilham Harjuna, Kuasa Hukum Danny-Fatma. (OL-13)
Baca Juga: Gedung DPRD DKI tak Muat, Terpaksa Rapat di Puncak
Kampanye hitam yang tidak dicounter dapat merusak reputasi Anies Baswedan.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.
UU memberikan kewenangan yang besar pada Bawaslu yang seharusnya mandiri.
Pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut nasib Presiden Jokowi dapat ditentukan apabila Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024 dinilai terlalu merendahkan
Ia melakukan safari politik ke Tarakan, Kaltara, setelah pada Jumat (19/1), berkampanye di Bandar Lampung, Lampung, dan Padang
Warga Cilincing membantah telah menerima uang Rp200 ribu dari Prabowo
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved