Kota Malang akan Perluas Pasar UMKM

PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur memperluas akses pasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan membentuk tim menganalisis pasar. Pasalnya UMKM berkontribusi besar memulihkan ekonomi daerah.

"Pasar itu tugas kita sebab kemampuan UMKM itu terbatas. Sedangkan pendanaannya channeling," tegas Walikota Malang Sutiaji, Rabu (21/10).

Sutiaji menyatakan guna mendongkrak UMKM agar bisa tumbuh, Pemkot Malang menggencarkan edukasi. Para pelaku usaha dilatih agar masuk ke pasar digital dan pemasaran melalui daring.

Sejauh ini penguatan dan memfasilitasi digitalisasi bagi pelaku ekonomi lokal sudah menyentuh 5.267 industri kecil menengah (IKM). Tujuannya agar mereka bisa bertahan selama masa pandemi. Pelatihan itu diantaranya berupa pembuatan alat pelindung diri (APD) dan masker bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia.

Sedangkan Pemkot membantu memasukkan produk UMKM ke market place. Adapun tim khusus terus bekerja, mereka bertugas menganalisi pasar.

"Pertumbuhan ekonomi positif disumbang UMKM. Indikatornya dari pertumbuhan kredit. Pertumbuhan ekonomi sudah menyentuh 3,70% sekarang hampir 4%," ungkapnya.

Sutiaji menjelaskan pertumbuhan disumbang sektor perdagangan daring atau e-commerce dan produk makanan segar yang mengalami kenaikan transaksi sebesar 123%.

Terkait kebijakan Pemkot Malang soal perdagangan daring, lanjutnya, hal itu selaras dengan smart city yang infrastrukturnya sudah dibangun melalui internet gratis di kelurahan-kelurahan. Hasilnya sekarang kinerja daerah tetap terjaga positif.

Sebelumnya, pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi di semua sektor. Penurunan transaksi pedagangan di Kota Malang sebesar 50%. Angka putus hubungan kerja (PHK) mencapai 4.685 orang sesuai data per 2 Juli 2020 dari 163 perusahaan. Penurunan konsumsi masyarakat berimbas deflasi. Sebanyak 76.691 orang terdata sebagai penerima bantuan sosial.

Kini, Pemkot Malang terus menggenjot sektor industri kreatif, pariwisata, kemudahan investasi melalui penguatan SDM, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan infrastruktur. Intinya, pemulihan ketahanan ekonomi berbarengan dengan meningkatkan kesembuhan. (R-1)